Baca tanpa iklan
4. Meminta Pemda, membentuk perda soal harga singkong.
5. Memperjelas pajak perusahaan singkong.
6. Dinas LIngkungan Hidup diminta turun memeriksa amdal seluruh pabrik singkong.
7. Meninjau penerbitan izin ulang.
8. Dinas Perdagangan diminta cek tera ulang semua perusahaan singkong di Lampung Utara.
9. Meminta pemda mengusut tuntas perusahaan singkong termasuk anak perusahaan yang dianggap tidak membayar pajaknya.
10. Menutup perusahaaan bila tidak dapat dipenuhi.
Sementara Kabag Ops Polres Lampung Utara, Kompol Arjon Syafrie menerangkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPRD Lampung Utara agar menemui massa yang menggelar unjuk rasa.
"Kita sudah koordinasi dengan DPRD. Saat ini anggota masih melakukan paripurna, nanti akan menemui peserta aksi massa," ujarnya.
“Setelah selesai, mereka akan menemui,” tambahnya.
(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)