APBD Lampung Utara Tahun 2023 Diproyeksi Alami Defisit Rp 17 Miliar

Pertama Fraksi Demokrat, Joni Bedyal.

Pihaknya tidak sampaikan pandangan, di APDB kinerja OPD harus maksimal.

“Saya harap kegaiatan yang akan berdampak ke masyarakat banyak di OPD,” ujarnya.

Mukhlis dari Fraksi Golkar mengatakan masyarakat menghendaki pelayanan umum seperti jalan yang sudah rusak, paling tidak jalan yang berlubang ditimbun.

Untuk tidak diadakan pengerasan jalan melalui onderlagh, hanya batu kali, lebih baik batu belah.

Kesehatan, RSUD diperhatikan paling tidak 70 persen dekati pelayanan rumah sakit swasta.

Harapannya, bisa anggarkan sesuai PAD masing-masing. 

“Untuk Lampung Utara harapannya lebih baik,” ujar Dia.

Fraksi Golkar tidak sampaikan pandangan umum. 

Fraksi PAN, Matsani mengatakan untuk PPPK jangan sampai terjadi seperti di Kota Bandar Lampung. 

“Saya Sependapat dengan pendapat fraksi Golkar,” jelasnya.

Tabrani Rajab, dari fraksi PKB mengatakan kondisi keuangan ada beberapa persoalan. Untuk itu, Dia berharap pimpinan OPD dapat menggali pendapatan asli daerah. “menuntaskan persoalan defisit anggaran, pembinaan OPD bagaimana meningkatkan PAD,” jelas dia.

Untuk itu, Fraksi PKB juga Menyerahkan ke badan anggaran.

Rachmat Hartono PDI Perjuangan menyerahkan kepada komisi dan badan anggaran untuk membahas.

Dari fraksi Nasdem diwakili Dewi Murni menuturkan tidak memberikan pandangan, melainkan diserahkan kepada anggaran dan komisi.