“Saya mendesak Jenderal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Degalo untuk mengambil tindakan aktif guna mengurangi ketegangan dan memastikan keselamatan semua warga sipil,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Sementara Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ini.

"Hingga saat ini, tidak ada WNI yang menjadi korban peristiwa dimaksud. Tercatat terdapat sekitar 1.209 WNI yang menetap di Sudan," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangannya.

Bentrok diduga disebabkan adanya perbedaan pendapat antara militer dan RSF terkait proses reformasi sektor keamanan dan integrasi RSF ke dalam militer Sudan.

Direktur Kemlu RI memastikan KBRI Khartoum-Sudan terus memantau situasi yang tengah berlangsung.

KBRI juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari titik-titik rawan.

Belum ada pernyataan dari Kemlu apakah pemerintah akan melakukan evakuasi kepada WNI di Sudan.

Namun Pemerintah RI menyediakan call center yang dapat dihubungi menanggapi situasi darurat ini.

Adapun call center KBRI Sudan adalah +249 90 797 8701, dan +249 90 007 9060.

Awal mula konflik

Mengutip BBC.com, ketegangan antara RSF dan SAF telah meningkat selama berbulan-bulan.

Tetapi akarnya sudah ada sejak zaman mantan presiden Sudan Omar Al-Bashir, yang digulingkan oleh militer pada 2019.

Saat itu, tentara yang dipimpin oleh Ahmed Awad Ibn Auf menggulingkan pemerintah dan Badan Legislatif Nasional dan mengumumkan keadaan darurat di negara itu untuk jangka waktu 3 bulan, diikuti dengan masa transisi dua tahun sebelum tercapai kesepakatan kemudian.

Sejak itu, Sudan diperintah oleh aliansi yang goyah antara kelompok militer dan sipil.

Pada 25 Oktober 2021, militer Sudan yang dipimpin Fattah al-Burhan mengambil alih pemerintahan melalui kudeta militer.