TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Utara - Satu hari menjelang (H-1) Lebaran Idul Fitri 2024, harga gas elpiji ukuran 3 kilogram (Kg) kian melejit.

Bahkan, saat ini, di Kabupaten Lampung Utara, Lampung harga elpiji ukuran 3 kilogram mencapai Rp 50 ribu per tabung. 

Kenaikan harga elpiji yang tidak wajar ini membuat warga Kotabumi Lampung Utara, Lampung merasa resah.

Salah seorang warga Kotabumi, Parida (53) mengatakan, hal ini sudah seperti menjadi tradisi tahunan.  

"Saya kemarin beli elpiji melon 3 kg dapat harga Rp 40 ribu, tapi sekarang harganya sampai Rp 50 ribu," ujar Parida, Selasa (9/4/2024). 

Parida mengungkapkan, tingginya harga elpiji ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. 

"Saya gak tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti ini sudah sebulan , dan cukup resah kami," paparnya. 

"Apalagi mau lebaran ini, semuanya apa-apa naik, mulai dari sembako sampai beras mahal," sambungnya.

Hal senada disampaikan warga Kelurahan Tanjung Senang, Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Lampung Angga (30), yang menyebutkan, harga elpiji 3 kg kini naik sekitar Rp 38 ribu hingga Rp 45 ribu. 

"Harga normal biasanya Rp 22 ribu, sekarang Rp 45 ribu. Saya gak tau kalau harga untuk warga di daerah yang jauh-jauh, mungkin lebih mahal lagi," bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Lampura, Lampung Hendri mengaku, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan barang bersubsidi. 

Saat ini, PT Pertamina telah menambah alokasi sebanyak 11.000 tabung untuk di salurkan di Lampung Utara.

"Sesuai perintah Bapak PJ Bupati, Aswarodi, kita terus melaksanakan koordinasi dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gas elpiji 3 kg. Alhamdulillah, kita mendapatkan tambahan 11.000 dari sebelumnya 22.000 direalisasikan di Lampung Utara," timpal Hendri, Selasa (9/4/2024).

Ia mengatakan, jika pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat, bila kedapatan ada pangkalan atau agen nakal. 

"Ya itu kita harapkan, ada peran serta masyarakat, karena keterbatasan pengawasan kita. Dan kalau ada yang nakal, nanti direkomendasikan kepada aparat hukum menindaknya. Sebab, pemerintah daerah terbatas pengawasannya," tukasnya.