"Kemudian Gus Yaqut Cholil Qumas, kemudian pak Lukman Edi mantan Sekjen, ada Abdul Kadir yang juga diberhentikan atau dipecat dari kepengurusan tanpa melalui permusyawaratan, tanpa melalui rembug dengan dewan syuro," sambungnya.

Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menerima permintaan 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Umum PKB.

"Saya menerima permintaan sahabat-sahabat semua untuk jadi Ketua Umum PKB yang baru," kata Cak Imin.

Setelah menerima permintaan tersebut, Cak Imin pun ditetapkan sebagai Ketum PKB oleh pimpinan sidang pleno l.

"Untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB masa bakti 2024 2009 sekaligus mandatoris tunggal muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?" kata Pimpinan Rapat Pleno IV Muktamar PKB Jazilul Fawaid yang disambut teriakan setuju oleh para peserta muktamar.

Setelah itu dalam sidang pleno juga disepakati Ketua Dewan Syuro PKB jatuh kepada KH Ma'ruf Amin.

"Saya selaku pimpinan sidang, apakah seluruh peserta muctamirin menyetujui Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB?" tanya Jazilul yang disambut teriakan setuju para muktamirin.

Reaksi Cak Imin

Merespons adanya rencana muktamar PKB tandingan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku cuek.

Menurutnya hal tersebut sebagai sebuah rencana yang tidak jelas.

"Enggak kita anggap, orang enggak jelas gitu kok," kata Cak Imin.

Ketika ditanyakan apa ada antisipasi dari PKB kubu Cak Imin terkait rencana Muktamar Tandingan, Wakil Ketua DPR ini menyebut hal tersebut tidak perlu.

"Antisipasi apa lha wong enggak jelas gitu kok," ujarnya.

Menurut Cak Imin, Muktamar tandingan yang disebut-sebut bakal digelar di Jakarta adalah kegiatan liar dan tidak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Itu (muktamar tandingan) liar, tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas darimana," ujar Cak Imin.