Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Aris Apriyadi yang mewakili Plt Kadispar.

Menurut Aris, Pemkab Pesawaran menaruh harapan besar terhadap kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD. 

Namun, pencapaiannya masih jauh dari harapan, terutama dalam tiga tahun terakhir. 

Tahun 2021 realisasi tertinggi sebesar Rp 38 juta atau 76,14 persen dari target Rp 50 juta. 

“Pada masa itu, sistem pemungutan masih dilakukan secara tunai,” paparnya kepada Tribun Lampung, Rabu (9/7/2025).

Namun pada 2022, meski target dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 2,5 miliar, realisasi justru turun drastis menjadi Rp 149 juta atau hanya 6 persen dari target. 

Kondisi tersebut terus berlanjut di tahun berikutnya. 

Pada 2023, target PAD dinaikkan lagi menjadi Rp 5 miliar.

Tapi realisasi hanya Rp 487 juta atau 9,75 persen. 

Tahun 2024 mencatat realisasi terendah dalam empat tahun terakhir, yakni hanya Rp 160 juta dari target Rp 5 miliar atau setara 3,22 persen.

Aris menjelaskan, sejak 2023, Dinas Pariwisata mulai menerapkan sistem pemungutan nontunai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

Namun hingga kini, sistem tersebut belum berhasil menggenjot pencapaian PAD secara signifikan. 

Ia menekankan bahwa penyebab rendahnya realisasi perlu ditelusuri lebih dalam, termasuk efektivitas pungutan di lapangan dan kesiapan infrastruktur di objek-objek wisata.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan dari sektor pariwisata masih sangat bergantung pada retribusi dan pajak objek wisata. 

Pemasukan dari sumber lain seperti asuransi tercatat jauh lebih kecil, hanya sekitar seperempat dari realisasi utama.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya)