TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pati - Pemandangan tak biasa terjadi di Kantor Pos Pati pada Senin (25/8/2025). Antrean panjang warga yang hendak mengirim surat membuat pegawai kantor pos kerja keras.

Bahkan, pihak kantor pos Pati terpaksa membuka 11 loket untuk melayani pengiriman surat warga. Padahal, hari-hari biasa, kantor pos Pati maksimal hanya membuka lima loket aktif.

Terungkap ternyata, ribuan warga yang 'menyerbu' kantor pos Pati tersebut merupakan warga yang tergabung Masyarakat Pati Bersatu.

Mereka menggunakan layanan pos secara serentak untuk mengirim surat ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari TribunJateng.com, warga mendesak lembaga antirasuah itu untuk segera meningkatkan status Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dari awal sekadar berstatus saksi untuk menjadi tersangka.

Sebelum mengirimkan surat, perwakilan warga melakukan aksi jalan kaki sejauh sekira satu kilometer dari Alun-alun Pati menuju kantor pos.

Sesampainya di kantor pos, mereka masuk secara bergantian sesuai kapasitas ruangan untuk mengirimkan surat secara bergantian dengan biaya mandiri.

Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto menyambut masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan layanan pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami memang sudah siapkan sebelumnya. Biasanya hanya lima loket yang aktif. Kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” kata dia.

Dia mengatakan, warga yang datang langsung dilayani. Pelayanan Kantor Pos Pati buka pukul 07.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.

“Pengiriman langsung, biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan dengan layanan yang dipilih masyarakat yakni kilat khusus adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya Rp14 ribu,” jelas Yudi.

Kirim 2.500 Surat

Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu tidak akan mengganggu pelayanan reguler. Sebab, ada dua loket ekstensi di belakang yang khusus melayani keperluan publik di luar peserta aksi.

Jaludro, warga Kecamatan Juwana bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat. Dia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp14 ribu untuk mengirim surat ke KPK.

“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri, Rp14 ribu. Harapannya Pati damai dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Sudewo,” harap dia.