Bantahan Arinal Djunaidi Eks Gubernur Lampung Soal Penyitaan Aset Rp 38 M, 'Tidak Ada'

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Arinal Djunaidi eks Gubernur Lampung membantah asetnya Rp 38 miliar disita oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Rumah digeledah, tidak ada (penyitaan aset), dan tidak ada lagi pemeriksaan," ujar Arinal Djunaidi saat diwawancarai awak media di depan gedung Pidsus Kejati Lampung, Jumat (5/9/2025) dini hari. 

Arinal memperbolehkan wartawan memberikan pertanyaan kepada dirinya namun meminta untuk tidak membuat berita yang tidak benar.

Ia pun menuturkan kehadirannya ke Kejati Lampung hanya untuk memberi penjelasan tentang partisipasi dana PI (Participating Interest). "Jadi saya diminta untuk memberikan penjelasan tentang partisipasi dana PI 10 persen PT Lampung Energi Berjaya (LEB) sekitar Rp 190 miliar," kata Arinal. 

Mantan Ketua Golkar Lampung ini mengatakan bahwa penjelasan yang dia sampaikan kepada jaksa di kantor Kejati Lampung sampai malam hari. "Akan tetapi saya tidak bisa mengatur jaksa, karena kejaksaan ada yang diperiksa lainnya dan saya menunggu," kata Arinal. 

Ia mengatakan, dirinya sampai larut malam ini di Kejati Lampung karena sesuai kesempatan dan saling mengisi.

Aspidsus Kejati Lampung Armen Wijaya membenarkan pemeriksaan terhadap ARD alias Arinal Djunaidi.

"Kami telah melakukan tindakan pemeriksaan hari ini dan Rabu (3/9/2025) di rumah ARD. Sudah sejak pukul 11.00 WIB, dan sekarang masih diperiksa," kata Armen, Kamis malam.

Armen juga mengatakan, jika pihaknya telah melakukan penggeledahan di rumah ARD di kawasan Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (3/9/2025).

Namun demikian, Armen belum mengungkap secara detail, kasus dugaan korupsi yang menyeret nama ARD tersebut.

"Jadi ARD ini selaku mantan kepala daerah dan selaku kuasa pemilik modal (KPM) PT Lampung Energi Berjaya (LEB)," tandas Armen.

Diduga pemeriksaan terhadap Arinal Djunaidi terkait kasus korupsi di PT Lampung Energi Berjaya (LEB). 

PT Lampung Energi Berjaya (LEB) adalah anak perusahaan dari PT Lampung Jasa Utama (LJU), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung.

Perusahaan ini bergerak di sektor energi, khususnya dalam pengelolaan dana participating interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Offshore South East Sumatera (OSES).

Terkait perkara tersebut, penyidik Kejati Lampung telah menyita sejumlah aset dan barang berharga dengan total nilai lebih dari Rp 38,5 miliar.