Pengamat Unila Sebut Lewat Program KNMP Diharapkan Nelayan Akan Sejahtera

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dosen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Faperta Unila) Dr Qadar Hasani menyambut baik program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan nelayan. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) selesai dibangun pada 2025.

Target tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan 100 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada tahun ini yang rencananya akan dilakukan dalam dua tahap. 

Ketua Pembangunan KNMP sekaligus Staf Ahli Menteri Trian Yunanda dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9/2025) menjelaskan, tahap pertama mencakup 65 lokasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025. Sisanya, 35 calon lokasi masih dalam proses pengusulan untuk tahap kedua. 

Pembangunan tahap pertama dijadwalkan berlangsung September-Desember 2025. Tahap kedua dimulai Oktober 2025 dan diperkirakan selesai pada Maret 2026. Untuk tahun depan, KKP menargetkan 250 kampung nelayan bisa dibangun. 

Menurut Trian, kebutuhan investasi untuk setiap lokasi mencapai Rp 22 miliar. Total anggaran 100 lokasi sebesar Rp 2,2 triliun. Saat ini dana investasi untuk pembangunan 65 KNMP di tahap I sebesar Rp 1,34 triliun sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.  

Dosen Perikanan Faperta Unila, Qadar Hasani mengatakan, melalui program KMNP tersebut akan membuat para nelayan sejahtera. 

"Terkait potensi perikanan itu kan kita mempunyai banyak sumber daya laut yang luar biasa, hingga diharapkan para nelayan akan sejahtera," kata Dosen Perikanan Faperta Unila, Qadar Hasani, Selasa (16/9/2025). 

Pihaknya mencatat bahwa ada 3 profil sumber daya laut yang berbeda di Lampung. 

Pertama pantai timur antara Tulangbawang di atas sampai ke Bakauheni profil laut dangkal.

Kemudian daerah laut Jawa biasanya perikanan plagis kecil kembung dan sebagainya. 

Kemudian di teluk Lampung yakni dari selat sunda dari Kalianda, Bandar Lampung, Pesawaran hingga Tanggamus. 

Daerah tersebut itu banyak ikan karang dan ikan plagis kecil dengan potensinya besar. 

"Profil berbeda pantai barat yakni Krui hingga Pesisir Barat dan sebagainya itu ikan samudera dengan ikan plagis besar dan ikan karang juga ada," terangnya.

"Ikan marlin dan tuna sebagainya daerah yang dalam dan itu sebagian termanfaatkan dengan optimal plagis kecil.Kalau plagis besar untuk potensial dikembangkan penangkapannya," terusnya.

"Pandangan kebijakan KNMP untuk potensi perikanan di Lampung sebenarnya baik dan sentra perikanan di Lampung," kata Qadar. 

KMNP ini sangat baik terutama sentra perikanan sudah eksis di Lampung, di Lamtim ada Teladas, Margasari, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Ketapang hingga Bakauheni. 

Kemudian di teluk Lampung ada Kalianda, Lempasing, Ujung Bom, Kota Agung.

Serta juga ada pantai barat yakni Krui hingga Lemong, Kota Jawa serta sentra pendaratan ikan kecil untuk didukung pemerintah. 

"Sebenarnya pada masa jokowi yakni minapolitan namun kemudian jaman Prabowo Subianto dengan menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menggelontorkan program baru tersebut," kata Qadar. 

Program Prabowo sejalan dengan kementerian yang lainnya seperti koperasi merah putih, MBG.

"Kalau pemerintah bisa menunjang ini dengan konsep KMNP sebenarnya sentra nelayan dibuat terintegrasi dan modern," ucapnya.

Kemudian satu kampung akan digelontorkan Rp 22 miliar, jika bisa dikembangkan dengan baik dan tidak buru-buru dalam waktu 3,5 bulan harus selesai. 

"Saya pikir itu bisa berkontribusi terhadap kemajuan pengembangan perikanan tangkap di sekitar kampung tersebut," kata Qadar.

Terutama bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan sekitarnya.

Serta diselaraskan dengan program pemerintah lainnya koperasi merah putih.

"Kalau berjalan dengan MBG dari hasil kampung nelayan merah putih tersebut. Dampak yang signifikan, kalau pemerintah berinvestasi maka fasilitas tersedia," kata Qadar.

Jadi bukan hanya saja fasilitas ke pelabuhan dan tetapi penampungan ikan, pengolahan ikan hingga fasilitas distribusi serta fasilitas peralatan hingga bahan bakar. 

Tentu ini dikondisikan oleh Pertamina, sanggup tidak jika ada 100 lokasi SPBB yang kontinyu tersedia.

Kemudian harus bermitra dan menerima produk yang dihasilkan nelayan. 

"Semua ini tentu melibatkan koperasi, karena koperasi ini yang istilahnya bulog di wilayah pesisir," 

"Kalau ikan yang diperoleh disimpan dan fasilitas penyimpanan tersedia. Rantai pasok rantai dingin dan terjamin kualitasnya tidak busuk, kalau ini berjalan siklus ekonomi bisa terkendali dan berjalan dengan baik," papar Qadar. 

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Faperta Unila mengatakan, dengan harapan ujungnya ada yang menjamin pasokan bahan bakar.

Hingga alat tangkap dan yang menerima ikan dengan harga yang pantas.

"Semua dengan usaha yang dilakukan nelayan bisa menjamin kesejahteraan nelayan. Setahu saya ada 5 KMNP yakni Margasari, Ketapang, Bandar Agung, itu yang saya ingat," kata Qadar.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)