Dinas PKPCK Lampung Tak Ikut Andil Program KPR FLPP 26.000 Unit, Sebut Kewenangan di Pusat

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau PKPCK Lampung mengaku tidak terlibat dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencakup 26.000 unit KPR yang baru saja diresmikan secara nasional. 

Hal ini diungkapkan, Kepala Bidang Perumahan Dinas PKPCK Lampung, August Riko, menyikapi akad KPR FLPP yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di 100 titik di 33 provinsi pada Senin (29/9/2025) kemarin.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara serentak di 100 titik, 33 provinsi, yang berpusat di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

Kepala Negara juga melakukan proses serah terima kunci yang diberikan kepada 10 orang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di momen tersebut. Adapun pembangunan 26.000 rumah subsidi itu merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah oleh Presiden Prabowo. 

Menurut Riko, proses akad 25 ribu rumah yang yang menjadi bagian program 3 juta rumah itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya. 

Sehingga, lanjutnya, Pemprov Lampung tidak memiliki peran terkait pembiayaan FLPP, termasuk penentuan kuota maupun proses penyaluran di daerah.

"Kaitan 26 ribu FLPP di Lampung ini kita belum dapat informasinya. Karena kewenangan terkait pembiayaan FLPP ini ada di pemerintah pusat, Provinsi tidak ada kewenangan soal itu," tegas Riko saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).

Menurut Riko, penentuan jatah untuk sembilan bank penyalur di Lampung ditentukan penuh oleh pemerintah pusat melalui transfer langsung dari Dirjen Perbendaharaan Negara.

Hal ini menunjukkan garis komando dan pembiayaan program yang straight to the point dari pusat ke perbankan.

Riko menegaskan bahwa fokus kerja Dinas PKPCK Provinsi Lampung adalah pada aspek pembinaan rumah tidak layak huni dan memastikan rumah yang sehat bagi masyarakat, bukan pada skema pembiayaan perumahan subsidi. 

Ia menambahkan, pihaknya hanya dapat berpartisipasi dalam penentuan kuota jika ada permintaan langsung dari Menteri terkait.

"Kami di Provinsi ini tergantung dari Menteri, ketika kami misal diminta untuk menentukan kuota, maka di situ baru kami bisa ikut andil," kata dia.

Meski demikian, Riko mengungkapkan data historis, bahwa sejak tahun 2010 hingga 2025, tercatat sudah ada sekitar 23.000 unit FLPP yang tersalurkan di Lampung. 

"Ini jumlah akumulatif, selama 15 tahun, tapi ini tidak termasuk 26.000 unit yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara serentak di 100 titik, 33 provinsi, yang berpusat di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

Kepala Negara juga melakukan proses serah terima kunci yang diberikan kepada 10 orang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di momen tersebut. 

Adapun pembangunan 26.000 rumah subsidi itu merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah oleh Presiden Prabowo. 

Prabowo mengaku bahagia atas kerja keras semua pihak yang telah mewujudkan keberadaan rumah subsidi.

Terlebih, jumlah rumah yang diakadkan hari ini mencapai 26.000, alias 1.000 unit lebih banyak dibandingkan yang dijanjikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang sebesar 25.000. 

"Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000," ucap Prabowo. 

Menurutnya, fenomena ini anomali bagi budaya Indonesia. Dia tidak memungkiri, orang Indonesia biasanya hanya bisa berjanji namun hasilnya tidak maksimal. Sedangkan proyek rumah subsidi ini justru sebaliknya. 

"Untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali. Agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Kalau ini dibalik, janji 25.000 hasilnya lebih dari yang dijanjikan," bebernya. 

Artinya, kata Prabowo, sudah ada perubahan dan tanda-tanda transformasi mental dan pikiran dari para pejabat di Indonesia.

"Terima kasih Menteri Maruarar, memang beliau ini terkenal mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak, orang Batak itu bicaranya selalu keras, itu masalah alam. Tapi beliau bekerja keras dan beliau inginnya selalu memberi hasil yang terbaik untuk rakyat," tandasnya. 

Sebagai informasi, akad massal 26.000 unit rumah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Akad akan dilaksanakan oleh 200 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) fix income dan non-fix income secara luring, dan 24.800 MBR secara daring. Jumlahnya terdiri dari 33 provinsi, 39 bank penyalur, serta berada di 90 titik lokasi. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)