Pariwisata dan Daya Beli Masyarakat Jadi Indikator Melemahnya Perekonomian Lampung 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Perekonomian Provinsi Lampung menjelang akhir tahun 2025 diprediksi cenderung melandai, melanjutkan tren dari tahun-tahun sebelumnya.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Dedy Yuliawan, menilai pelemahan ini terlihat dari beberapa indikator, termasuk sektor pariwisata dan daya beli masyarakat.

"Jika melihat dari tren tahun-tahun sebelumnya, untuk triwulan 3 dan 4 kemungkinan akan melandai," ujar Dedy Yuliawan saat dikonfirmasi, Kamis (2/10/2205).

Ia menjelaskan, sektor pariwisata menjelang akhir tahun 2025 cenderun lebih rendah dari semester pertama.

Menurutnya, ini disebabkan berkurangnya libur nasional dan adanya efisiensi kegiatan pemerintah.

"Pariwisata kemungkinan akan naik lagi hanya pada bulan Desember," tambahnya.

Dedy juga menyoroti rendahnya angka inflasi yang terjadi di Lampung yang menjadi cerminan bahwa daya beli masyarakat saat ini masih rendah.

Melihat kondisi ini, ia menilai ruang gerak pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi jangka pendek tidak banyak la taran kebijakan efisiensi dan pendapatan yang rendah.

"Kebijakan yang dapat diambil (Pemerintah) saat ini hanya sebatas melonggarkan pajak dan memilih kegiatan pemerintah yang benar-benar berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat," kata dia.

Meskipun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) mungkin menunjukkan penurunan, lanjut Dedy, namun adanya pergeseran signifikan ke tenaga kerja paruh waktu juga berpengaruh terhadap perekonomian Lampung.

"Walaupun data TPT menurun, tetapi data pergeseran ke tenaga paruh waktu cukup besar," ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi riil, Dedy menilai Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menarik investor agar berinvestasi di Lampung. 

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan investasi ini bukanlah sesuatu yang instan.

"Perlu kebijakan secara struktur dan berkelanjutan agar investor ini mau dan bertahan di Lampung, tapi kebijakan ini tidak bisa instan" tegasnya.

Dedy juga menyoroti potensi hilirisasi sektor primer yang masih rendah di Lampung, bahkan cenderung langsung "melompat" ke sektor tersier.