Cerita Kepala Dapur SPPG Labuhan Ratu Bandar Lampung soal Pelatihan Sertifikasi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandar Lampung masih menunggu jadwal antre mengikuti pelatihan sertifikasi.

Irvan, kepala dapur SPPG Labuhan Ratu 4, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, mengatakan, pihaknya telah mengajukan proses mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun sertifikasi halal ke pihak terkait.

"Saat ini sedang dalam proses, karena untuk mendapatkan sertifikat SLHS itu perlu dilakukan pelatihan penjamah makanan, dan inspeksi kesehatan lingkungan," ujar Irvan, Rabu (8/10/2025).

Meski belum memiliki sertifikat SLHS dan halal, Irvan memastikan bahwa dapur mereka tetap diizinkan beroperasi karena telah mengantongi rekomendasi dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, sebelum memulai produksi. 

Ia pun mengatakan, sertifikat SLHS dan halal sendiri baru bisa terbit setelah dapur mulai beroperasi.

"Kami ini sebelum beroperasi terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi, termasuk dari Dinas Pendidikan," kata dia.

"Jadi untuk mengeluarkan SLHS dan sertifikat halal itu dapurnya harus sudah berjalan dulu, baru sertifikatnya bisa keluar," tambahnya.

Irvan menjelaskan, dapur SPPG di tempatnya memiliki 39 karyawan pengolah makanan dari total 42 orang, termasuk SPPI, akuntan, dan ahli gizi.

Adapun dapur MBG yang berjalan sejak 24 September 2025 ini melayani 2.410 porsi makanan setiap hari untuk 11 sekolah dan 2 posyandu.

Menurutnya, pihaknya sudah mengirim surat pengajuan dan mengikuti rapat dengan Dinas Kesehatan setempat dan telah masuk dalam daftar antrean untuk mengikuti pelatihan SLHS.

"Untuk pelatihan lokasinya bisa di tempat sendiri, atau di Dinkes, dan wajib diikuti minimal 50 persen dari total karyawan dapur," kata dia.

Terkait sertifikat halal, Irvan menuturkan proses pengajuan juga sedang berjalan. 

"Itu (sertifikat halal) ada beberapa lembaga (yang menangana). Itu waktunya kalau tidak salah sekitar satu bulanan, proses pengajuan juga sudah dilakukan," ucapnya.

Terkait Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Irvan mengatakan itu bukan berbentuk sertifikat, melainkan standar prosedur manajemen yang dilakukan di masing-masing dapur.

"Untuk HACCP itu setahu saya tidak ada sertifikatnya, karena itu adalah SOP untuk kita memastikan bahwa makanan yang kita sediakan itu aman dan layak konsumsi," ungkapnya.

Irvan mengakui tantangan utama dalam proses sertifikasi ini adalah waktu tunggu atau antrean yang harus dihadapi. 

Selain itu, mereka juga harus menentukan karyawan yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.

"Untuk tantangan paling hanya antre dan prosesnya saja, karena kami bukan hanya mendaftar lalu bisa langsung dapat sertifikat," kata dia.

"Kemudian kami harus memastikan karyawan mana yang akan mengikuti pelatihan," jelasnya.

Meskipun belum bersertifikat penuh, Irvan komitmen menjamin keamanan makanan yang disajikan dengan menerapkan standard operating procedure (SOP) yang ketat.

"Kalau dari kami, yang jelas harus sesuai dengan SOP, seperti penerimaan dan pengiriman, bahan, penyimpanan, APD pekerja, dan lain-lain. Untuk menu juga kami prioritas makanan tradisional yang aman," tegasnya.

Irvan pun memastikan pihaknya mendapat pendampingan penuh dari pemerintah dalam proses sertifikasi, termasuk pendampingan hal-hal teknis lain hingga semua proses selesai.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)