KPK Dorong Pemprov Lampung Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik.

Hal ini disampaikan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Rabu (5/11/2025).

Menurut Setyo, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Segala sesuatunya harus transparan. Apa yang menjadi informasi publik, silakan dibuka. Pertanggungjawaban itu berawal dari perencanaan sampai kepada masyarakat,” kata Setyo.

Ia menegaskan, akuntabilitas bukan hanya sebatas formalitas laporan, tetapi harus melalui proses pengawasan dan kajian dari berbagai lembaga pemeriksa.

“Akuntabilitas itu dikaji oleh inspektorat, pemeriksa daerah, maupun BPK. Dengan proses itu, semua kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum, sehingga tidak ada yang coba-coba untuk melakukan penyimpangan,” tegasnya.

Setyo juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghadirkan seluruh unsur pemerintahan daerah dalam kegiatan tersebut.

“Ini langkah positif. Gubernur tidak hanya menghadirkan inspektorat, tapi juga seluruh elemen pemerintah. Artinya, Lampung berkomitmen membangun sistem pencegahan korupsi yang kolaboratif,” ungkapnya.

KPK, lanjut Setyo, terus mendorong agar nilai-nilai integritas dijadikan budaya organisasi, bukan hanya sekadar kewajiban administratif.

“Integritas harus menjadi dasar dalam bekerja. Tujuan akhirnya adalah memastikan pelayanan publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda Lampung Irjen Helfy Assegaf, seluruh bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ketua DPRD se-Lampung, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)