Pesisir Barat

Wabup Pesibar Irawan Topani Pimpin Rakor Persiapan Peratin Serentak 2026

Setidaknya ada 46 Pekon diagendakan akan menggelar Pilratin pada tahun 2026 mendatang.

Dokumentasi Pemkab Pesibar
RAKOR: Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Irawan Topani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda dalam rangka meningkatkan sinergitas mendukung suksesnya Pemilihan Peratin (Pilratin) serentak 2026. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pesibar- Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Irawan Topani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda dalam rangka meningkatkan sinergitas mendukung suksesnya Pemilihan Peratin (Pilratin) serentak 2026.

Rakor berlangsung di ruang Payung Agung lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekda, Tedi Zadmiko, anggota DPRD, Ali Yudiem, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari hasil Rakor tersebut setidaknya 46 Pekon diagendakan akan menggelar Pilratin pada tahun 2026 mendatang.

Adapun tahapannya yaitu persiapan akan dimulai pada 9 Juni hingga 15 Agustus 2026, pencalonan pada 16 Agustus hingga 25 Oktober 2026, pemungutan dan penghitungan suara 29 Oktober 2026, dan penetapan 3 hingga 30 November 2026.

Wakil Bupati, Irawan Topani mengatakan bahwa, agenda Pilratin Serentak Pesibar tahun 2026 mendatang, merupakan proses demokrasi yang sangat strategis. 

Pemilihan tersebut menentukan arah kepemimpinan pekon, yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. 

"Karena itu, penyelenggaraannya harus dipastikan berjalan aman, damai, tertib, jujur, adil, dan demokratis," kata Wakil Bupati Irawan Topani.

"Keseluruhan tersebut dapat terwujud apabila semua pihak membangun sinergitas yang kuat, solid, dan berkesinambungan," imbuh Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati Irawan Topani, rakor tersebut sebagai langkah penting untuk memetakan potensi kerawanan.

Selain itu, juga untuk memperkuat langkah pencegahan konflik, menyempurnakan kesiapan teknis dan non-teknis, serta memastikan seluruh unsur menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangan.

Menurutnya, Pilratin serentak pada dasarnya merupakan pesta demokrasi di tingkat pekon. 

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dinamika sosial di masyarakat bisa berkembang menjadi masalah keamanan, ketertiban, maupun sengketa antar pendukung.

Karenanya, untuk menangkal hal dimaksud perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilihan.

Dalam kesempatan itu juga Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan beberapa poin komitmen yang dianggap penting. 

Pertama, komitmen terhadap netralitas aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat pekon, dan aparat keamanan harus menjaga integritas dan tidak berpihak pada calon mana pun. 

Kedua, penguatan deteksi dini terhadap potensi kerawanan. sinergitas TNI-Polri, OPD terkait, kecamatan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam mencegah gesekan di lapangan. 

"Ketiga, memastikan logistik dan administrasi pemilihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. 

Wabup Irawan juga memastikan kelengkapan teknis harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi hambatan di hari pelaksanaan. 

"Kita juga mendorong edukasi kepada masyarakat untuk berdemokrasi secara santun. Kita harus menolak politik uang, intimidasi, provokasi, dan upaya apa pun yang dapat merusak nilai demokrasi," tegas Irawan Topani.

Irawan Topani meyakini bahwa, dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang kuat, dan kerja sama yang saling mendukung, perhelatan Pilratin Serentak 2026 dapat berlangsung sukses dan bermartabat. 

"Mari jadikan momen ini sebagai contoh bahwa demokrasi di Pesibar dapat berjalan dewasa, damai, dan penuh nilai kekeluargaan sesuai budaya Negeri Para Sai Batin dan Ulama yang selama ini dijunjung tinggi," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani. (*)

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved