BP3MI Lampung Jamin Negara Jepang Cocok untuk Penempatan Pekerja Migran

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – BP3MI Lampung menjamin Jepang sebagai negara penempatan pekerja migran paling aman dan ideal bagi lulusan kelas Migran Vokasi yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelas Vokasi BP3MI Lampung, Muhammad Meidi, menyikapi kekhawatiran yang kerap muncul dari orang tua calon pekerja migran. 

Menurut Meidi, Jaminan ini didasarkan pada pemenuhan kriteria ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU nomor 18 tahun 2017).

Meidi mengatakan, Jepang sendiri telah memenuhi ketiga syarat utama yang ditetapkan undang-undang Indonesia, sehingga menjadikannya pilihan strategis.

"Kami selalu diskusi dengan dinas pendidikan. Kenapa Jepang? Karena dari kriteria negara penempatan, Jepang adalah yang paling aman," kata Meidi, Senin (24/11/2025).

Dia pun menyebut bahwa Jepang telah memenuhi tiga kriteria utama untuk menampung pekerja Migran dari luar negeri, termasuk Indonesia.

"Pertama, Jepang memiliki undang-undang yang melindungi pekerja asing sejak lama, yaitu Standard Labor Act Jepang tahun 1947," kata dia.

Selain itu, Meidi menyebut bahwa saat ini telah ada perjanjian kerja sama (MoU) antara Indonesia dan Jepang terkait penyerapan PMI.

"Kemudian, Jepang juga menjamin bahwa setiap pekerja asing wajib terdaftar asuransi, dengan alokasi 14 persen gaji untuk asuransi dan pensiun," Jelasnya.

Meidi pun menyebut bahwa Jepang juga merupakan pilihan strategis lantaran negara tersebht minim kasus ketenagakerjaan.

"Kasus ketenagakerjaan di Jepang seperti eksploitasi, gaji tidak dibayar, itu minim. Kalaupun ada masalah, itu sifatnya kasuistik atau masalah non-ketenagakerjaan, seperti ulah orang Indonesia sendiri, contohnya perkelahian," jelasnya.

Meskipun Jepang sangat ideal, Meidi menyoroti dua tantangan besar yang dihadapi program Kelas Vokasi Migran di tingkat lokal.

Pertama, dia mengatakan Lampung belum ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk ujian Bahasa Jepang N4. 

"Ini membuat peserta harus ujian di Jakarta atau Palembang, yang menambah beban biaya dan waktu," kata Meidi.

Di samping itu, kuota untuk ujian N4 yang dikeluarkan Japan Foundation sangat terbatas, menyebabkan calon pekerja harus antre lama.

"Ini tugas semua pihak, di Pemprov maupun di Kementerian, untuk menjawab dua tantangan ini. Padahal Lampung ini paling serius menanggapi permintaan dari Jepang," Kata dia.

"Kami berharap tes uni kompetensi bahasa jepang nantinya bisa ada di sini (Lampung) dan kuota ujian diperbanyak," tutup Meidi.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )