UMP Lampung 2026 Ditetapkan Rp 3.047.734

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung sudah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. 

UMP tersebut segera ditetapkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, penetapan UMP Lampung 2026 telah mendapatkan persetujuan gubernur dan tinggal menunggu penandatanganan surat keputusan (SK). 

“Sudah ada persetujuan gubernur, insya Allah segera ditetapkan,” ujar Agus, Selasa (23/12/2025).

Agus menyebutkan, UMP Lampung 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.047.734 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 5,35 persen dibanding UMP 2025.

“Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026 sebesar Rp 3.047.734 per bulan atau naik 5,35 persen,” jelasnya.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Lampung juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah (KLBI 10434). 

“Untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah, UMSP Lampung ditetapkan sebesar Rp 3.108.689 per bulan,” tutur Agus.

Ia menegaskan, UMP Lampung 2026 hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah.

“Besaran UMP ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah,” tegasnya.

Agus juga mengingatkan agar seluruh pengusaha mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan,” ucap Agus.

Kendati demikian, ketentuan UMP tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. “Ketentuan UMP ini tidak berlaku bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Terkait dasar perhitungan UMP, Agus menyebut penetapan UMP Lampung 2026 telah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. “Penetapan UMP ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, serta kondisi ketenagakerjaan,” jelas Agus.

Ia merinci, tingkat inflasi Lampung mengalami penurunan dari 2,16 persen pada September 2024 menjadi 1,17 persen pada September 2025 (year on year). 

“Dengan mempertimbangkan penurunan inflasi tersebut, ditetapkan nilai alfa sebesar 0,8 dari rentang alfa 0,5 sampai 0,9 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025,” pungkasnya.

Agus mengatakan, Dewan Pengupahan Lampung sudah melakukan pertemuan untuk membahas UMP 2026 bersama unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dalam rapat itu disepakati sejumlah poin penting.

Agus menjelaskan, hasil rapat akan diusulkan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan penetapan UMP 2026. Dia menyebutkan, pertemuan itu menghasilkan dua usulan utama yang berasal dari unsur pekerja dan pengusaha. 

“Dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, kami telah mengambil beberapa keputusan yang akan kami usulkan kepada Bapak Gubernur Lampung,” kata Agus.

Namun, kata Agus, proses pengusulan UMP 2026 masih berproses. Dia menyebutkan, unsur pekerja mengusulkan UMP sebesar Rp 3.062.835,35. 

"Dari unsur pekerja diusulkan kenaikan upah sebesar 5,87 persen atau senilai Rp 169.765,35, sehingga besaran upah yang diusulkan menjadi Rp 3.062.835,35," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Agus, unsur pengusaha mengajukan penghitungan UMP dengan menggunakan alfa 0,5 persen. Dari perhitungan tersebut, kenaikan upah yang diusulkan sebesar 3,78 persen, dengan nilai UMP sebesar Rp 3.002.428,05.

“Dari dua usulan tersebut nantinya akan dilakukan pembulatan ke atas sesuai ketentuan. Selanjutnya, seluruh hasil rapat ini akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk diambil keputusan,” jelasnya.

Menurut Agus, keputusan akhir nantinya berada di tangan gubernur, baik terkait penetapan tingkat alfa, besaran persentase kenaikan, maupun nilai final UMP yang akan berlaku.

“UMP yang ditetapkan nantinya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Secara administratif, seluruh dokumen akan kami selesaikan dan segera kami usulkan kepada gubernur,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)