Pemprov Lampung Terapkan Tunda Bayar Buntut PAD 2025 Tak Capai Target

“Dari data ini terlihat jelas bahwa PKB menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD. Penurunan terjadi terutama pada kendaraan pribadi dan kendaraan niaga,” kata Slamet.

Ia mengungkapkan, tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi persoalan utama.

Bahkan, banyak kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari dua tahun.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari program pemutihan pajak, membuka gerai layanan baru, hingga menggandeng perusahaan pembiayaan atau leasing. Namun hasilnya belum signifikan,” ungkapnya.

Selain itu, Slamet menyebut sejumlah faktor lain yang memengaruhi rendahnya capaian PKB.

Di antaranya perpindahan kepemilikan kendaraan yang tidak dilaporkan atau jual putus tangan, menurunnya kemampuan bayar masyarakat akibat kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap kendaraan yang menunggak pajak.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Lampung. PKB adalah sektor dengan potensi pendapatan yang sangat besar. Jika digarap optimal, PAD Lampung bisa jauh lebih stabil,” tegasnya.

Disinggung terkait tunda bayar, Slamet menyebut upaya pemprov melakukan langkah fiskal yang terukur.

“Tunda bayar ini adalah langkah fiskal yang terukur. Pemerintah tetap menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” ujar Slamet.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas arus kas daerah sambil menunggu pergeseran anggaran dan masuknya pendapatan pada tahun berikutnya.

"Untuk tahun 2026, Bapenda Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi pemulihan PAD. Di antaranya digitalisasi penuh layanan pajak, perluasan gerai Samsat dan layanan jemput bola, evaluasi kinerja UPTD Samsat, integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan perusahaan pembiayaan, serta penguatan edukasi kesadaran pajak kepada masyarakat," jelasnya.

“Langkah-langkah ini kami siapkan untuk memperbaiki capaian PKB dan mengurangi tunggakan yang selama ini menahan laju PAD,” tambahnya.

Ia pun berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

“Pajak daerah, terutama PKB, adalah sumber pendapatan untuk pembangunan Lampung. Kami berharap masyarakat semakin kooperatif dan memanfaatkan kemudahan layanan yang kami sediakan,” pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )