Pemkab Lamtim Nilai Perhatian Presiden Jadi Harapan Akhiri Konflik Gajah

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.
• Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Pemkab Lampung Timur dan Pemprov Lampung.
• Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan terima kasih karena isu ini dijadikan strategi nasional.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto terhadap konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas langkah Presiden yang menjadikan konflik gajah-manusia di Way Kambas sebagai isu strategis nasional, bahkan dibahas hingga forum internasional.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian serius dari Bapak Presiden. Ini luar biasa, karena persoalan konflik gajah dan manusia di Way Kambas sampai dibawa ke pertemuan internasional,” kata Ela Siti Nuryamah saat meninjau Gajah di Way Kambas bersama Gubernur Lampung, Sabtu (24/1/2025).

Menurut Ela, perhatian pemerintah pusat tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem konservasi.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam. Masyarakatnya makmur, alamnya lestari, sehingga tidak ada lagi konflik negatif antara manusia dan gajah,” katanya.

Ela menyebut, salah satu solusi utama yang disampaikan dalam dialog bersama pemerintah provinsi dan pusat adalah pembangunan tanggul atau batas kawasan permanen. 

Menurutnya, langkah tersebut menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

“Kami mengapresiasi solusi tanggul permanen yang disampaikan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, harus ada kolaborasi. Kami menunggu realisasi tanggul permanen tersebut, meskipun saat ini masih dalam tahap survei,” jelasnya.

Terkait pembiayaan, Ela mengakui APBD kabupaten maupun provinsi tidak memungkinkan untuk membiayai proyek berskala besar tersebut.

“Kalau dari APBD tidak mungkin, karena panjang dan luasnya kawasan. Kita tunggu perhatian Presiden, apakah melalui APBN atau kolaborasi dengan pihak internasional,” ujarnya.

Ela menegaskan, seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat desa penyangga Way Kambas, telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Kami juga sering menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa konflik ini harus kita sudahi bersama, dan masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan alam,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di TNWK melalui pembangunan batas kawasan permanen berbasis kajian teknis dan masukan langsung dari masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Balai Taman Nasional Way Kambas, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Sabtu (24/1/2026).

“Kita datang bukan untuk seremoni. Kita datang untuk mendengar langsung masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” kata Mirza.