Pemprov Lampung Raih Predikat BB SAKIP 2025, Jihan Target Naik ke A

Rini menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memasuki fase transformasi digital hingga 2029. Seluruh layanan publik didorong berbasis digital guna meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.

“Kita sedang menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Layanan publik berbasis digital sudah tidak bisa dihindari,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Indonesia mencatat peningkatan signifikan pada indeks E-Government Development Index (EGDI) dengan menempati posisi ke-64 dunia. 

Saat ini, telah tersedia 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Ke depan, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Semua program Presiden harus kita dukung secara kolaboratif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Rini turut menegaskan pentingnya penguatan zona integritas dan pencegahan konflik kepentingan di setiap instansi. 

Hal itu diperkuat melalui Permenpan Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan.

“Integritas menjadi hal mendasar bagi birokrat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan capaian predikat BB SAKIP dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)