Pemprov Lampung Raih Predikat BB SAKIP 2025, Jihan Target Naik ke A

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemprov Lampung menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB (sangat baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Provinsi Lampung setelah sembilan tahun berturut-turut berada pada predikat B sejak 2017 hingga 2025. 

Pada 2025, nilai SAKIP Lampung berhasil meningkat menjadi BB.

Predikat BB menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain peningkatan nilai SAKIP, Pemprov Lampung juga meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.

“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun kita berada di predikat B, hari ini meningkat menjadi BB. Ini hasil kerja luar biasa seluruh perangkat daerah,” ujar Jihan dalam keterangannya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi standar baru dalam bekerja, mulai dari tahap perencanaan hingga menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi standar kita bekerja, mulai dari perencanaan sampai outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Jihan menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran Pemprov Lampung berpuas diri.

Ke depan, pihaknya menargetkan peningkatan nilai SAKIP menuju predikat A.

“Ini menjadi tugas bersama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja menuju predikat A. Integritas dan kinerja harus terus kita optimalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi merupakan fondasi untuk membangun negara yang kuat dan berintegritas. Jika kita memiliki birokrasi yang unggul, maka kapasitas negara juga semakin kuat,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memasuki fase transformasi digital hingga 2029. Seluruh layanan publik didorong berbasis digital guna meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.

“Kita sedang menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Layanan publik berbasis digital sudah tidak bisa dihindari,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Indonesia mencatat peningkatan signifikan pada indeks E-Government Development Index (EGDI) dengan menempati posisi ke-64 dunia. 

Saat ini, telah tersedia 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Ke depan, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Semua program Presiden harus kita dukung secara kolaboratif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Rini turut menegaskan pentingnya penguatan zona integritas dan pencegahan konflik kepentingan di setiap instansi. 

Hal itu diperkuat melalui Permenpan Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan.

“Integritas menjadi hal mendasar bagi birokrat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan capaian predikat BB SAKIP dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)