BGN Tegaskan Rantai Pasok MBG Harus Libatkan Petani dan Peternak Lampung

Ringkasan Berita:

• BGN mengingatkan para pemangku kebijakan di Lampung berperan aktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan, MBG adalah ajang untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok kebutuhan dapur.
• Ia mewanti-wanti agar komoditas pangan tidak didatangkan dari luar daerah hanya karena produsen lokal tidak siap.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengingatkan para pemangku kebijakan di Lampung berperan aktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program MBG bukan sekadar soal mengisi perut siswa, melainkan ajang untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok kebutuhan dapur MBG.

Sony menyoroti bahwa setiap porsi makanan mengandung uang negara yang seharusnya berputar di pasar-pasar lokal Lampung serta memberi dampak langsung terhadap petani dan peternak lokal.

Ia mewanti-wanti agar komoditas pangan tidak didatangkan dari luar daerah hanya karena produsen lokal tidak siap.

"Jangan sampai kebutuhan bahan pokok masih dipenuhi dengan cara mendatangkan dari daerah lain. Itu artinya sama dengan uang yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung dialirkan ke provinsi lain. Daerah jangan hanya jadi penonton," Ujar Sony susai acara Konsolidasi Program MBG di Lampung, Sabtu (14/2/2026).

Baca juga: Wakil Ketua BGN Syok, Tiga Sekolah di Bandar Lampung Tak Terima MBG Sebulan

Ia memetakan, meskipun Lampung sangat unggul dalam pasokan pisang, namun tantangan besar ada pada komoditas lain seperti telur dan daging untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Kebutuhan harian untuk ribuan porsi mengharuskan adanya sinkronisasi antara kelompok tani lokal dengan pengelola SPPG (Dapur MBG).

Ia mengatakan, setiap porsi bernilai Rp15.000, di mana porsi terbesar yakni Rp10.000 dialokasikan khusus untuk belanja bahan makanan. 

Sony ingin uang sepuluh ribu rupiah per porsi itu jatuh ke tangan petani dan peternak lokal Lampung. Selain rantai pasok, Sony juga menekankan pentingnya kontrol lingkungan. 

Ia meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan tidak "main-main" dalam mengeluarkan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).

"Peranan pemerintah daerah turut serta mengontrol. Jangan sampai pasca produksi ada limbah yang terbuang sembarangan. Ini yang tidak benar," imbuhnya.

Sony bahkan memiliki visi besar di mana sampah sisa makanan (food waste) dari program ini dikelola dengan teknologi tepat guna. 

Targetnya, keberadaan Dapur MBG justru bisa membantu daerah mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena masyarakat semakin sadar cara mengolah limbah organik.

"Kualitas gizi optimal hanya bisa dicapai jika lingkungannya sehat, piringnya bersih, dan bahan makanannya segar dari tanah Lampung sendiri," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)