Akademisi Unila Nilai Program Rumah MBR Belum Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Akademisi Unila menybut program rumah subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum tepat sasaran.
• Bahkan impelementasi penerima manfaat program rumah subsidi dari pemerintah untuk MBR hanya 30 persen. 
• Sekitar 70 persen lainnya justru dibeli untuk investasi oleh kalangan menengah ke atas dan tidak ditinggali.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dosen Ekonomi Pembangunan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., PIA menilai program rumah subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum tepat sasaran.

Bahkan, menurut dia, impelementasi penerima manfaat program rumah subsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya 30 persen.

Meskipun, menurut dia, program rumah subsidi dari pemerintah untuk MBR tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

"Tujuan umumnya bagus, supaya masyarakat berpendapatan rendah punya tempat tinggal layak," ujar Marselina, Kamis (7/5/2026).

Namun, kata Marselina, persoalan terbesar justru terjadi pada pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari proses seleksi penerima hingga kualitas bangunan rumah subsidi.

Baca juga: REI Lampung Optimis Target 1.500 Unit Rumah Subsidi Tercapai hingga Akhir Tahun

Marselina memperkirakan hanya sekitar 30 persen rumah subsidi yang dihuni MBR sebagai pemilik asli.

"Sekitar 70 persen lainnya justru dibeli untuk investasi oleh kalangan menengah ke atas dan tidak ditinggali," bebernya.

Ia menilai kondisi tersebut terjadi akibat adanya permainan dari sejumlah pihak, mulai dari marketing perumahan, pengembang, hingga oknum surveyor perbankan.

Menurut Marselina, praktik manipulasi data kerap dilakukan agar masyarakat mampu tetap bisa membeli rumah subsidi. Yakni dengan menggunakan identitas orang lain yang berpenghasilan rendah.

"Kadang pembeli diarahkan memakai nama sopir, ART, atau tukang kebun supaya lolos syarat administrasi," ujarnya.

Akibatnya, banyak kawasan rumah subsidi menjadi sepi penghuni meski secara administrasi seluruh unit sudah terjual.

Selain masalah ketepatan sasaran, Marselina juga menyoroti kualitas bangunan rumah subsidi yang dinilai masih rendah.

Ia mencontohkan sejumlah fasilitas yang secara spesifikasi tercantum tersedia. Namun tidak berfungsi optimal.

"Misalnya ada sumur bor dan toilet, tapi airnya tidak mengalir. Jadi secara fisik ada, tapi manfaatnya tidak bisa digunakan," katanya.

Ia juga menilai masyarakat berpenghasilan rendah sering kali kesulitan menyampaikan keluhan terhadap kualitas bangunan karena keterbatasan akses dan pengetahuan hukum.