Berita Lampung

REI Lampung Optimis Target 1.500 Unit Rumah Subsidi Tercapai hingga Akhir Tahun

REI Lampung optimistis target pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada tahun 2025 dapat tercapai hingga akhir tahun ini.

Tayang:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
RUMAH SUBSIDI - Wakil Ketua DPD REI Lampung Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Erson Agustinus. REI Lampung optimistis target pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada tahun 2025 dapat tercapai hingga akhir tahun ini. 

Tribunlampung.Co.Id, Bandar Lampung - Realestat Indonesia (REI) Provinsi Lampung optimistis target pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada tahun 2025 dapat tercapai hingga akhir tahun ini.

Hingga dua bulan lalu, realisasi pembangunan telah mencapai sekitar 800 unit.

Wakil Ketua DPD REI Lampung Bidang Perbankan dan Pembiayaan Erson Agustinus mengatakan, pembangunan rumah subsidi di Lampung sejalan dengan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut mencakup pembangunan hunian di kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

“Kuota nasional tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Untuk Lampung, target kita 1.500 unit dan kami optimistis bisa tercapai,” ujar Erson kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (29/10/2025).

Menurut Erson, kebutuhan rumah di Lampung masih cukup tinggi, dengan angka backlog atau kekurangan hunian mencapai sekitar 120 ribu unit.

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pengembang perumahan.

Ia menambahkan, Bank BTN Cabang Bandar Lampung menjadi salah satu penyalur utama kredit rumah subsidi, dengan target penyaluran mencapai 3.000 unit pada tahun ini.

“Sekitar separuhnya sudah terealisasi,” kata Erson.

Dorong Akses KPR untuk Pekerja Informal

Erson juga menyoroti masih terbatasnya akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja mandiri lainnya.

Padahal, menurutnya, kelompok tersebut memiliki potensi besar menjadi penerima manfaat rumah subsidi.

“Kalau kran sektor informal dibuka, penerima KPR subsidi akan jauh lebih banyak. Pendapatan mereka sebenarnya cukup, hanya saja belum bisa dinilai secara formal oleh perbankan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar perbankan dapat bekerja sama dengan komunitas atau asosiasi sektor informal dalam melakukan penilaian kelayakan calon debitur.

“Bisa juga dibuat program pra-KPR, misalnya calon debitur diminta membuka rekening selama dua sampai tiga bulan agar penghasilannya bisa dipantau,” jelasnya.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved