Temui Gubernur, Bupati Parosil Bahas Sekolah Rakyat hingga Jalan Rusak

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung untuk membahas sejumlah program prioritas daerah, mulai dari rencana pembangunan Sekolah Rakyat, relokasi gajah liar, hingga penanganan infrastruktur dan peningkatan pendapatan daerah.

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Barat yang masih terkendala ketersediaan lahan.

Bupati Lampung Barat mengatakan pihaknya membutuhkan lahan seluas lebih dari lima hektare untuk pembangunan sekolah tersebut. 

Namun, keterbatasan lahan milik pemerintah kabupaten menjadi kendala utama.

Baca Juga Kasus Pembunuhan Warga Sukau Lampung Barat Terungkap dalam 12 Jam

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan izin penggunaan lahan yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan izin dan persetujuan terkait lahan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Selain itu, persoalan konflik antara manusia dan gajah yang telah terjadi sejak tahun 1990-an juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. 

Ia menyebut keberadaan kelompok gajah liar yang dikenal masyarakat sebagai kelompok “jambul” dan “bunga” masih menjadi persoalan di Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengusulkan relokasi gajah-gajah tersebut ke kawasan konservasi.

Relokasi tersebut rencananya akan diarahkan ke kawasan Taman Nasional Way Kambas agar konflik dengan warga dapat diminimalisasi.

Di sektor infrastruktur, Bupati Lampung Barat juga mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah yang kondisinya dinilai memprihatinkan.

Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas di antaranya Jalan Subur Jaya menuju Kabupaten Tanggamus, Jalan Sukabumi menuju Tanggamus, serta ruas Way Mengaku menuju OKU Selatan.

Menurutnya, perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam APBD, namun anggaran yang tersedia masih terbatas.