Jangan Cuma Andalkan Diskon, Pengamat Minta Pemprov Tegas Usai Pemutihan Pajak

Ringkasan Berita:

• Pemprov Lampung membuka program pemutihan pajak kendaraan dan balik nama mulai 2 Juni–31 Agustus 2026.
• Pakar ekonomi Unila menilai program ini efektif mendongkrak pendapatan daerah dalam jangka pendek.
• Namun, kebijakan tersebut berisiko membuat warga menunda bayar pajak karena menunggu pemutihan berikutnya.
• Pemerintah diminta memperkuat pengawasan dan sanksi pascaprogram berakhir.

Tribunlampung.co.d, Bandar Lampung – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan di Bumi Ruwa Jurai, Pemerintah Provinsi Lampung resmi menggulirkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Baca juga: Intip Besaran Diskon Pajak Kendaraan Bermotor di Lampung, Pemutihan Dihapus

Langkah ini dinilai sangat ampuh untuk mendongkrak pendapatan daerah dalam waktu cepat, sekaligus meringankan beban masyarakat.

Namun, di balik angin segar tersebut, kebijakan ini bak buah simalakama. Jika tidak dibarengi dengan ketegasan aturan, pemutihan ini dikhawatirkan malah membuat masyarakat terbiasa menunda-nunda bayar pajak karena telanjur manja menunggu program diskon berikutnya.

Kekhawatiran itu dilontarkan oleh pakar ekonomi dari Universitas Lampung (Unila), Profesor Nairobi, saat dimintai pandangannya pada Senin (1/6/2026).

Dekan FEB Unila ini menilai langkah memberikan keringanan bagi kendaraan yang menunggak maupun proses balik nama sebenarnya sudah tepat untuk merangkul kembali masyarakat masuk ke dalam sistem administrasi.

Nairobi memrediksi, kas daerah hampir pasti akan melonjak drastis selama tiga bulan ke depan karena antusiasme warga yang ingin memanfaatkan momentum langka ini.

"Program seperti ini biasanya efektif meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek karena masyarakat yang sebelumnya menunggak terdorong untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah," kata Profesor Nairobi.

Meski demikian, Nairobi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat puas, sebab kesuksesan sesaat ini belum tentu menjamin masyarakat bakal patuh bayar pajak dalam jangka panjang.

Berkaca dari program-program pemutihan sebelumnya, polanya selalu sama, kantor samsat akan penuh sesak selama program dibuka, namun setelah ditutup, sebagian wajib pajak kembali menunggak demi menunggu pemutihan di tahun-tahun berikutnya.

"Kondisi ini berpotensi menciptakan persepsi bahwa pembayaran pajak dapat ditunda karena nantinya akan ada program keringanan berikutnya. Jika persepsi ini berkembang, maka kepatuhan pajak yang berkelanjutan akan sulit terbentuk," ujarnya.

Fenomena inilah yang disebut Nairobi sebagai moral hazard atau penurunan moral dalam kebijakan perpajakan.

Dampak buruknya, warga yang selama ini taat dan disiplin membayar pajak tepat waktu justru merasa tidak dihargai, karena perlakuan istimewa malah diberikan kepada mereka yang hobi menunggak.

Padahal menurutnya, fungsi pajak kendaraan bukan cuma soal mengisi dompet daerah, melainkan juga instrumen legalitas kendaraan di jalan raya.

Oleh karena itu, ia mendesak agar program keringanan tahun ini wajib diikuti dengan penguatan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang bikin jera.

"Jika pemilik kendaraan tidak merasakan konsekuensi yang nyata ketika menunggak pajak, maka insentif untuk patuh akan semakin lemah. Pemerintah perlu memastikan ada mekanisme pengawasan yang konsisten setelah program berakhir," katanya.