BPJS PBI Mendadak Nonaktif, DPRD Lampung Tegaskan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas

Pertanyaan : Bagaimana anda menanggapi stigma masyarakat bahwa pasien BPJS sering "dianaktirikan" dibandingkan pasien umum di rumah sakit?

Jawab: Itu mindset yang harus diubah. Saya sendiri anggota DPRD berobat di RSUD Abdul Moeloek menggunakan BPJS Kelas 1; fasilitas dan pelayanannya sama. Rumah sakit tidak membedakan pasien PBI, JKN, maupun mandiri. Jika ada nakes atau suster yang "judes" atau tidak ramah, segera laporkan ke badan pengawas rumah sakit atau ke kami, bisa melalui media sosial, kami pastikan petugas tersebut akan mendapat konsekuensinya.

Pertanyaan : bagaimana anda menanggapi sering terjadi penumpukan atau "delay" pelayanan di rumah sakit rujukan, termasuk seperti RSUD Abdul Moeloek?

Jawab: Kapasitas rumah sakit memang perlu terus ditingkatkan. Dalam satu hari, sistem rujukan terintegrasi (Sisrut) bisa menangani 300-400 pasien dari seluruh Lampung hingga provinsi tetangga (Sumsel). RSUD Abdul Moeloek saat ini adalah rumah sakit akreditasi paripurna. Lonjakan pasien ini membuktikan kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga fasilitas seperti gedung rawat inap 9 lantai sedang diproses untuk mengurangi antrean.

Pertanyaan : Apa saja fasilitas medis unggulan di RSUD Abdul Moeloek yang kini sudah bisa dinikmati warga Lampung tanpa harus ke luar daerah?

Jawab: Sekarang sudah sangat maju. Operasi katup jantung sudah sukses dilakukan pada 5 pasien di sini, tidak perlu lagi ke RS Harapan Kita Jakarta. Ada juga Klinik Nyeri bagi yang selama ini harus ke Penang. Bahkan, bagi keluarga pasien dari daerah jauh yang harus kontrol rutin, tersedia Rumah Singgah Gratis di area rumah sakit.

Pertanyaan : Terkait aspirasi masyarakat melalui media sosial, bagaimana DPRD memastikan keluhan soal kesehatan hingga infrastruktur jalan bisa terealisasi?

Jawab: Saya probadi rutin melakukan siaran langsung di Sosmed untuk menyerap aspirasi nyata. Keluhan warga saya catat dan perjuangkan di gedung dewan. Terkait infrastruktur, warga perlu paham pembagian kewenangan (Jalan Nasional, Provinsi, atau Kabupaten). Pak Gubernur saat ini sedang fokus mempercepat aksesibilitas jalan untuk mendukung ekonomi dan kesehatan, meskipun proses lelang membutuhkan waktu administrasi di awal tahun.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )