DPRD Bandar Lampung Ungkap Keluhan Masyarakat Terkait Proyek Drainase

Ringkasan Berita:

• Komisi IV DPRD Bandar Lampung ungkapkan sejumlah keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan drainase.
• Dikatakan Asroni, masyarakat mengeluh karena diduga proyek tersebut bermasalah.
• Baik itu dari sisi kualitas pengerjaan maupun dampak lingkungan pasca konstruksi.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mengungkap sejumlah keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan drainase.

Dikatakan Asroni, masyarakat mengeluh karena diduga proyek tersebut bermasalah. Baik dari sisi kualitas pengerjaan maupun dampak lingkungan pasca konstruksi.

Ia menegaskan bahwa seluruh kerusakan yang timbul akibat proyek tersebut menjadi tanggung jawab penuh pihak rekanan atau kontraktor.

Asroni mencontohkan mulai dari penutupan lubang yang tidak rapi hingga kerusakan fasilitas milik warga akibat penggunaan alat berat. Sehingga, menurut dia, harus diperbaiki hingga tuntas.

"Rekanan wajib mengembalikan kondisi seperti semula. Jangan sampai pekerjaan ditinggalkan begitu saja dan justru merugikan masyarakat," ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Wali Kota Bandar Lampung Intensif Pantau Drainase Demi Mengantisipasi Banjir

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti laporan terkait dinding drainase yang cepat rusak bahkan jebol.

Menurut Asroni, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

Ia meminta dinas terkait untuk lebih tegas dalam memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Kalau memang tidak sesuai, harus berani ditegur. Bahkan jika perlu, dibongkar dan diperbaiki ulang," ujarnya.

Dia juga menyinggung fungsi utama pembangunan drainase sebagai solusi banjir. Namun, di lapangan justru ditemukan saluran yang tersumbat akibat sisa material bangunan yang tidak dibersihkan oleh kontraktor.

"Ini sangat disayangkan. Tujuannya untuk mengatasi banjir, tapi kalau tidak dibersihkan malah jadi sumber masalah baru," ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Bandar Lampung berencana segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik proyek yang dikeluhkan warga.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memanggil dinas terkait serta rekanan untuk dimintai klarifikasi apabila ditemukan indikasi kelalaian.

Asroni menegaskan, setiap proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pembangunan ini menggunakan uang rakyat, jadi hasilnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan malah meninggalkan persoalan baru," tukasnya.

Ia berharap adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif dalam mengawasi proyek pembangunan, sehingga kualitas infrastruktur di Kota Bandar Lampung tetap terjaga dan tepat sasaran.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )