Walhi Soroti Kerusakan Perbukitan Bandar Lampung sampai Banjir Berulang

Ringkasan Berita:

• Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri menyebut banjir di Bandar Lampung bukan lagi sekadar dampak cuaca ekstrem.
• Melainkan krisis ekologis yang terjadi secara sistematis.
• Beberapa persoalan utama yang disebut menjadi penyebab banjir antara lain alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan. Salah satunya yang terjadi Selasa (14/4/2026) malam. 

Bahkan, banjir yang melanda Kota Tapis Berseri menyebabkan satu warga meninggal dunia. Diduga air berasal dari sungai Umbul Ceper yang meluap.

Sepanjang awal tahun 2026, peristiwa banjir terjadi hampir setiap bulan dan mencapai puncaknya pada Maret dengan puluhan titik terdampak.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menyebut kondisi ini bukan lagi sekadar dampak cuaca ekstrem, melainkan krisis ekologis yang terjadi secara sistematis.

"Sepanjang Januari hingga April 2026, Kota Bandar Lampung mengalami banjir berulang. Bahkan pada Maret, tercatat sedikitnya 47 titik banjir dalam satu kejadian," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Curah Hujan 75,2 MM Akibatkan 34 Lokasi Bandar Lampung Banjir, Longsor dan Korban Jiwa

Menurut Irfan, banjir yang terus terjadi menunjukkan kegagalan Pemkot Bandar Lampung dalam mengelola tata ruang dan lingkungan hidup.

Ia menyoroti alokasi anggaran penanganan banjir yang mencapai sekitar Rp 15 miliar. Namun, dana tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.

"Anggaran ada, tapi salah arah. Mayoritas digunakan untuk normalisasi drainase, padahal banjir tetap terjadi di titik yang sama dan bahkan semakin meluas," katanya.

Walhi menilai pendekatan teknis seperti perbaikan drainase hanya bersifat sementara dan tidak akan efektif tanpa pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan.

Beberapa persoalan utama yang disebut menjadi penyebab banjir antara lain alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman dan kawasan komersial. Kerusakan wilayah perbukitan, hingga penyempitan dan pencemaran sungai.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pembangunan di kawasan rawan bencana juga dinilai memperparah kondisi.

Irfan menegaskan bahwa banjir di Bandar Lampung merupakan bencana ekologis yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

"Ini bukan semata bencana alam. Ini bencana yang diproduksi oleh kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan keselamatan warga," tegasnya.

Walhi Lampung pun mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya menghentikan izin pembangunan di kawasan resapan air dan daerah rawan banjir, serta mengalihkan anggaran ke pemulihan lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memulihkan fungsi daerah tangkapan air, sungai, dan wilayah perbukitan, serta menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.

Walhi mengingatkan, tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, banjir akan terus menjadi ancaman tahunan bagi warga Bandar Lampung.

"Warga berhak atas lingkungan hidup yang aman dan layak. Negara wajib hadir untuk melindungi, bukan justru menjadi bagian dari masalah," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )