Pemkot Bandar Lampung Siapkan Road Map dan Master Plan Penanganan Banjir

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp 5 miliar kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat solusi penanganan banjir.

Hal itu disambut baik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mempersiapkan rencana road map dan master plan penanganan banjir pada tahun 2026 ini.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol menyebut pihaknya telah mengusulkan road map penanganan banjir.

"Kalau usulan sudah ada. Nanti kita sampaikan ketika semuanya sudah selesai," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut untuk road map penanganan banjir tersebut dapat menggunakan anggaran yang diberikan oleh Kementerian PU.

Baca Juga: Forum DAS Temui Bunda Eva, Ajukan Solusi Tekan Banjir Bandar Lampung hingga 50 Persen

"Kalau uang tersebut (Rp 5 miliar) cukup untuk membuat road map penanganan banjir. Mungkin bisa menggunakan anggaran tersebut," ujarnya.

Namun, untuk mekanisme pembayaran anggaran yang diberikan oleh Kementerian PU, Ia belum menerima informasi.

"Kalau apakah sudah dikirimkan atau belum. Itu ranahnya kBapenda atau BPKAD. Lalu, apakah nanti anggaran tersebut dikirimkan ke kita atau diberikan ke balai (BBWS) juga kita belum menerima informasi lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun ini menargetkan penyusunan master plan penanganan banjir yang akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026.

Dokumen tersebut disiapkan sebagai panduan pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang dalam mengatasi persoalan banjir dan tata kelola lingkungan di Kota Tapis Berseri.

Menurut Wilson, master plan tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Pemkot Bandar Lampung juga telah melakukan pemetaan wilayah terdampak banjir, meski data yang ada masih terus diperbarui.

"Dalam program jangka pendek, kita akan memprioritaskan sejumlah langkah cepat, seperti penerapan biopori untuk memperkuat resapan air, peningkatan kebersihan lingkungan, pelebaran siring atau drainase yang menyempit, hingga penanganan titik-titik bottleneck penyebab genangan dan peninggian jembatan," ujarnya.

Sementara untuk program jangka menengah dan panjang, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar.