Realisasi PAD Bandar Lampung Capai 45 Persen dari Target, Didominasi Pajak Daerah

Ringkasan Berita:

• Realisasi PAD Bandar Lampung hingga awal Juni 2026 mencapai 45 persen dari target.
• Capaian tersebut didominasi penerimaan dari sektor pajak daerah, terutama pajak hotel dan restoran.
• Target PAD untuk Tahun Anggara 2026 diproyeksi sebesar Rp 2,9 triliun.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung hingga awal Juni 2026 telah mencapai 45 persen dari target yang ditetapkan sekitar Rp 2,9 triliun.

Baca juga: PAD Bandar Lampung Jauh dari Target Rp 1,5 Triliun, Pemkot Diminta Genjot Pajak

Capaian tersebut didominasi penerimaan dari sektor pajak daerah, terutama pajak hotel dan restoran, penyumbang terbesar PAD sepanjang semester pertama tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto optimis realisasi PAD dapat terus meningkat dan tetap berada di atas 50 persen sebelum pembahasan APBD perubahan dilakukan.

"Target pendapatan daerah tahun ini hampir Rp2,9 triliun. Sampai saat ini realisasinya sudah sekitar 45 persen dan kami optimistis sebelum perubahan anggaran nanti bisa tetap terjaga di atas 50 persen," kata Yusnadi, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sektor hotel dan restoran masih menjadi andalan dalam mendongkrak penerimaan pajak daerah.

Tingginya aktivitas usaha dan tingkat okupansi yang cukup baik turut berdampak pada peningkatan setoran pajak.

Yusnadi mengungkapkan rata-rata realisasi berbagai jenis pajak daerah saat ini telah berada di atas 47 persen. Bahkan, beberapa jenis pajak tercatat hampir menyentuh angka 49 persen.

"Kalau dari sektor pajak memang sangat bagus. Rata-rata capaiannya sudah di atas 47 persen, bahkan ada yang hampir 49 persen," ujarnya.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kota Bandar Lampung masih bergerak positif sepanjang semester pertama 2026.

Sementara itu, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, pengelolaan retribusi tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa sumber retribusi berasal dari layanan persampahan dan kebersihan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH), parkir dan pasar yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, hingga penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Retribusi ini memang agak berbeda karena tersebar di OPD masing-masing. Jadi datanya juga masih kami cek lagi OPD mana yang sejauh ini paling besar menyumbang PAD," jelasnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai memperluas penerapan sistem pembayaran elektronik.

Bapenda mendorong penggunaan QRIS dan sistem E-Report guna meningkatkan efektivitas serta transparansi penyetoran retribusi maupun pelaporan pendapatan daerah.

"Tahun ini kami dorong pembayaran elektronik melalui QRIS dan sistem E-Report supaya penyetoran dari OPD lebih efektif dan transparan," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )