Nelayan Pesawaran Keluhkan Akses BBM hingga Rusaknya Ruang Tangkap

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai belum berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan kecil di Pesawaran. 
• Persoalan utama yang dihadapi nelayan bukan sekadar kenaikan harga BBM, melainkan sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi.
• Berbagai persoalan lain yang dirasakan nelayan, mulai dari aturan tata ruang laut hingga aktivitas penangkapan ikan.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai belum berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan kecil di Kabupaten Pesawaran. 

Baca Juga: Kadis Perikanan Ungkap Kenaikan Harga BBM Tekan Biaya Operasional Nelayan di Pesawaran

Namun, nelayan khawatir kondisi tersebut akan memicu kelangkaan BBM lain yang selama ini menjadi kebutuhan utama untuk melaut.

Mawardi, nelayan asal Kecamatan Teluk Pandan mengatakan, persoalan utama yang dihadapi nelayan bukan sekadar kenaikan harga BBM, melainkan sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Sejak dulu nelayan kecil sebenarnya sudah kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kami tidak pernah benar-benar menikmati subsidi itu karena aksesnya terbatas,” kata Mawardi kepada Tribun Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, nelayan di wilayah Pesawaran umumnya terpaksa membeli BBM secara eceran karena tidak memiliki akses yang mudah ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). 

Akibatnya, biaya operasional melaut menjadi lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya.

Ia menjelaskan, banyak nelayan harus bolak-balik membeli BBM menggunakan sepeda motor ke SPBU, kemudian memindahkannya ke wadah penyimpanan di rumah sebelum digunakan untuk melaut.

“Saya sudah beberapa kali mengusulkan solusi terkait distribusi BBM kepada instansi terkait, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang nyata,” ujarnya.

Selain persoalan BBM, Mawardi juga menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah. 

Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nelayan di wilayah pesisir Pesawaran.

Ia menilai syarat penyediaan lahan seluas satu hektare menjadi kendala bagi kawasan pesisir yang padat penduduk seperti Teluk Pandan. 

Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“Harusnya pemerintah melihat langsung daerah yang memang mayoritas penduduknya nelayan, bukan hanya menunggu usulan dari masyarakat,” katanya.

Mawardi juga mengungkapkan berbagai persoalan lain yang dirasakan nelayan, mulai dari aturan tata ruang laut, perkembangan sektor pariwisata, hingga aktivitas penangkapan ikan yang dinilai mengganggu ruang tangkap nelayan tradisional.