Berita Terkini Nasional

Dapur MBG Kini Harus Punya Chef Bersertifikat setelah Banyak Terjadi Keracunan Massal

Terkait kewajiban dapur MBG memiliki chef bersertifikat ini diungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Dayang. 

TribunJateng/Iqbal
ATURAN BARU - Suasana petugas kesehatan Puskesmas Ngawen saat sidak di SPPG Ngawen 1, Blora, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025). Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengumumkan adanya aturan baru yang ditujukan bagi dapur MBG atau SPPG yaitu dari disediakannya chef bersertifikat hingga dilarangnya penggunaan makanan olahan pabrik. 

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

 BUPATI JEJE - Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Ritchie Ismail bersikap saat ribuan siswa di wilayahnya menjadi korban keracunan MBG. (Tribun Jabar)
Dari total tersebut, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia yakni Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II 2.606 kasus, dan Wilayah III menyumbang 824 kasus.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi di mana total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Dikutip dari laman Cisdi, angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menganggap masifnya kasus keracunan MBG menjadi wujud program ini dilaksanakan secara terburu-buru.

"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," kata Diah pada Jumat (19/9/2025).

Lalu, kasus keracunan MBG lebih banyak ditemukan oleh JPPI di mana berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.

"Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus," katanya saat rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Senin.

Sama dengan pernyataan Qodari, Ubaid menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan total 2.012 kasus. Lalu diikuti DI Yogyakarta yang mencapai 1.047 kasus dan Jawa Tengah dengan 722 kasus.

Dia mengungkapkan data kasus keracunan MBG yang diperoleh berdasarkan laporan di 18 provinsi.

"Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi," katanya.

Dengan banyaknya kasus keracunan MBG, Ubaid menyimpulkan peristiwa ini bukan hanya kesalahan sistem tetapi dari BGN.

"Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN," kata Ubaid.

Berita Selanjutnya Ada Dapur MBG Masak Jam 8 Malam Disajikan Pagi, 2 Bulan Ribuan Anak Keracunan

Sumber: Tribunnews
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved