Jokowi Ogah Jawab Soal Utang Whoosh Tak Ditanggung APBN, "Itu Kewenangan Pemerintah"

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ( Jokowi ) ogah menjawab soal utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang tak ditanggung APBN.

Tribunnews/Sekretaris Presiden RI/HO
POLEMIK WHOOSH - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan kereta cepat "Whoosh" dari Stasiun Halim, Jakarta, bertolak menuju Bandung, Jawa Barat, Rabu. (6/8/2025). Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ( Jokowi ) ogah menjawab soal utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang tak ditanggung APBN. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Solo - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ( Jokowi ) ogah menjawab soal utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang tak ditanggung APBN.

Diketahui, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun. Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Kereta cepat merupakan moda transportasi modern berbasis rel yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam waktu singkat dengan kecepatan jauh lebih tinggi daripada kereta konvensional.

Kereta ini biasanya dioperasikan di jalur khusus (rel eksklusif) agar tidak terganggu oleh lalu lintas kereta lain atau kendaraan jalan raya.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, menurut Jokowi soal utang Whoosh tersebut menjadi kewenangan pemerintah.

"Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab," kata Jokowi di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Di sisi lain, Jokowi juga mengklaim proyek Whoosh memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Menurut Jokowi, Whoosh merupakan investasi sosial untuk masyarakat. Dia mengatakan ide proyek Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja, sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” kata ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Jokowi menyampaikan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik sehingga tujuannya tidak untuk mencari laba.

"Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ucap dia.

Menurut dia, keuntungan sosial itu termasuk penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

Sudah pernah disinggung Jokowi

Sebelumnya, Jokowi juga sudah pernah menyebut bahwa Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial. Hal itu disampaikannya ketika meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved