Jokowi Ogah Jawab Soal Utang Whoosh Tak Ditanggung APBN, "Itu Kewenangan Pemerintah"

Saat itu Jokowi mengatakan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat diberi banyak pilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi," katanya.

Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

"MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang."

"Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi," ujarnya.

Luhut punya pendapat yang mirip

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengeluarkan pendapat yang mirip dengan pernyataan Jokowi.

Mengenai utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun, Luhut mengatakan tidak ada transportasi publik yang menguntungkan negara. Menurut dia, transportasi publik memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Yang ada, kata Luhut, negara harus menanggung subsidi untuk rakyatnya. Meski demikian, subsidi tersebut harus terukur dan tidak sembarangan diberikan.

Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu awak media di JS Luwansa, Jakarta, Kamis, (16/10/2025).

"Tidak ada public transportation di dunia ini yang menguntungkan."

"Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," kata Luhut dilansir YouTube Tribunnews.

Lebih lanjut, mengenai utang Whoosh, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.

Dijelaskannya, Prabowo dan Rosan dalam hal ini negara telah sepakat menyelesaikan utang proyek ini bersama.