Prabowo Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Nilainya tidak main-main, yakni Rp 1,2 triliun per tahun.

Prabowo juga meminta polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi. 

Ia menyebut, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

Menurutnya, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. 

Sebab, terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya. 

"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). 

Prabowo meminta publik tidak usah ribut-ribut terkait polemik utang Whoosh. 

Ia menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal itu. 

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," bebernya. 

Prabowo menegaskan, dirinya sudah menghitung permasalahan di Whoosh. Oleh karenanya, ia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak usah khawatir. 

"Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," ucap dia. 

Dia lantas menjelaskan pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah. "Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," tandas Prabowo. 

Bayar Utang

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. 

"Pokoknya enggak ada masalah. Karena itu, kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," kata Prabowo. 

Ia menyatakan, uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada. Uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar utang Whoosh. 

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," ucapnya. 

Prabowo meminta warga tidak meributkan permasalahan itu. Ia menekankan akan bertanggung jawab atas proyek tersebut. 

"Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat," tandas Prabowo. 

Rugi Rp 4 Triliun 

Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI). Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024. 

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari. Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. 

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Lantas, dari mana sumber pembayaran utang tersebut? Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh. Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya. 

Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah APBN bakal dipakai untuk membayar utang Whoosh. 

Mulai Pemanggilan

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Meski begitu, KPK tak bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. 

“Tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (31/10). 

Budi mengatakan, setiap informasi yang disampaikan pihak-pihak ke KPK akan membantu mengungkap dugaan korupsi kereta cepat. “Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan,” ujar dia. 

Selain itu, Budi meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan. “Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (3/11/2025). 

Budi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan. Tim penyelidik, kata dia, terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan. 

“Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujar dia. 

Dibahas DPR

DPR RI memastikan akan segera membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh bersama pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan itu penting dilakukan agar tidak terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. 

“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” kata Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (4/11/2025). 

Puan menjelaskan, DPR akan mempelajari terlebih dahulu keputusan-keputusan yang diambil pemerintah periode sebelumnya, sebelum menentukan langkah pengawasan.

Setelah itu, lanjut Puan, hasil kajian tersebut tentu juga akan didiskusikan bersama dengan pemerintahan saat ini. 

“Hal tersebut akan kita bahas di komisi terkait, dan kita lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu. Ini harus dibahas bersama dengan pemerintah, apa bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini,” ujar Puan. (Kompas.com)