Prabowo Bongkar Pebisnis yang Puluhan Tahun Makan Uang Negara, "Beli Data dari Luar"

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo memiliki data pebisnis dalam negeri yang puluhan tahun merugikan negara, termasuk selisih besar data ekspor–impor.
• Prabowo meminta Polri dan TNI tegas membela rakyat serta memperbaiki institusi keamanan.
• Arahan itu memicu Mahfud bersemangat menjalankan tugas di Komisi Reformasi Polri, yang fokus merumuskan solusi sistemik, bukan menangani kasus individual.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membongkar pebisnis dalam negeri yang selama puluhan tahun makan uang negara alias mementingkan kepentingan sendiri.

Bahkan, Prabowo disebut memiliki data rinci, siapa saja pebisnis yang melakukan tindakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, Presiden sampai membeli data dari luar negeri untuk bisa mengetahui hal tersebut.

Pebisnis adalah orang yang menjalankan, mengelola, atau mengembangkan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Wartakotalive.com, Mahfud mengungkapkan, Presiden Prabowo menunjukkan membeli data dari luar negeri yang berisi sejumlah pebisnis dan pengusaha lokal yang selama puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara.

Hal itu kata Mahfud terjadi usai dirinya dan bersama sejumlah tokoh lain, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Negara pada 7 November 2025.

Usai pelantikan kata Mahfud Presiden Prabowo memberikan arahan kepada mereka secara tertutup.

Ia mengatakan, arahan Presiden berlangsung serius dan penuh penekanan terhadap perbaikan institusi keamanan negara, usai pelantikan.

Menurut Mahfud, apa yang akan diceritakannnya soal pengarahan dari Prabowo secara tertutup ini, juga disaksikan oleh lebih dari 15 orang.

Mahfud menuturkan awalnya Presiden Prabowo sempat memberikan apresiasi kepada para tokoh senior yang hadir, saat bicara di hadapan wartawan. 

“Pak Prabowo bilang, ‘Bapak-bapak ini seharusnya sudah momong cucu, tapi masih mau membantu negara. Kami berterima kasih.’” ujar Mahfud dalam acara podcast di saluran YouTube, Forum Keadilan TV, Kamis (20/11/2025).

Setelah pernyataan pembuka, Presiden meminta wartawan meninggalkan ruangan dan melanjutkan rapat terbatas bersama pejabat tinggi, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam rapat tersebut, kata Mahfud Prabowo menekankan Polri harus memperbaiki diri karena tengah berada dalam sorotan publik. 

"Jadi pengarahannya itu menarik. Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata Presiden," ujar Mahfud.

Baca juga: Prabowo Subianto Diminta Berikan Amnesti kepada Silfester Matutina

Menurut Mahfud, Prabowo lalu menyinggung persoalan kebocoran kekayaan negara, terutama dari sektor pertambangan. 

"Negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden," ujar Mahfud menirukan pernyataan Presiden.

Presiden, kata Mahfud membeberkan data perbedaan laporan ekspor Indonesia dengan catatan negara tujuan.

Data itu ujar Mahfud didapat Prabowo dari luar negeri dengan membelinya.

“Beliau memberi contoh, Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton, tapi negara tujuan mencatat impor 100 juta ton. Presiden mengatakan, ‘Ini bukan data dari dalam, saya beli data dari luar,’” kata Mahfud.

Jadi, kata Mahfud, Prabowo tahu perusahaan mana saja dan pebisnis siapa saja yang puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara berdasarkan data tersebut.

"Beliau tahu perusahaan ini nih, sekian 34 tahun makan uang negara, ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa gak mau menyumbang ke negara? Katanya kita harus nasionalis," kata Mahfud.

Minta Kapolri dan Panglima TNI Bela Rakyat

Lalu tambah Mahfud, Prabowo berbicara langsung ke Kapolri dan Panglima TNI yang hadir saat itu.

"Polisi tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih. Kekayaan kita diambil sampai gini," kata Mahfud menirukan Prabowo.

Mahfud MD juga menirukan saat Prabowo berbicara ke Kapolri dan Panglima TNI bahwa bintang 4 di pundaknya tidak berguna jika tidak membantu rakyat.

"Presiden bilang begini, kamu Pak Listyo (Kapolri), Pak Agus Panglima, gak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik, kita punya kekayaan," papar Mahfud

Prabowo, ujar Mahfud, menilai praktik tersebut merugikan negara selama puluhan tahun, dan meminta aparat penegak hukum serta militer bersikap tegas. 

Karenanya kata Mahfud Presiden bilang, tidak ada gunanya bintang empat kalau tidak bisa membela rakyat.

Menurut Mahfud, semangat Presiden sangat kuat dalam menegakkan nasionalisme dan mendorong penertiban sektor sumber daya alam.

Namun, Mahfud juga menilai tantangan terbesar adalah konsistensi pelaksanaan di tingkat bawah.

“Pidato Presiden jelas, baik terbuka maupun tertutup. Tinggal bagaimana komitmen itu benar-benar dijalankan, di bawah,” kata Mahfud.

Arahan Presiden ini kata Mahfud membuatnya semangat memperbaiki Polri saat diberi amanah menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Semangat Presiden yang kayak begitu itu bagus," ujarnya.

Tugas Komisi Reformasi Polri

Mahfud MD juga memaparkan secara rinci dinamika kerja komisi serta responsnya atas sejumlah polemik publik.

Mahfud menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan solusi sistemik, bukan menangani kasus-kasus individual.

Menurut Mahfud  komisi telah membuka hotline dan menerima lebih dari 50 permohonan audiensi dari berbagai kelompok.

Namun ia menegaskan, laporan kasus personal—seperti sengketa rumah tangga, kehilangan, atau dugaan penyalahgunaan wewenang—bukan kewenangan komisi.

“Tugas kami mengabstraksikan masalah untuk mencari akar persoalan, bukan menyelesaikan kasus,” ujar Mahfud.

Ia juga menjelaskan insiden ketidaksepahaman saat audiensi kelompok pendukung Roy Suryo.

Mahfud menyebut persoalan muncul karena miskomunikasi.

Ia menegaskan bahwa pihak yang berstatus tersangka memang sebelumnya telah diberi tahu untuk tidak hadir karena komisi tidak menangani kasus.

Namun, sebagian pihak tetap datang sehingga diminta duduk di belakang sebelum akhirnya memilih meninggalkan ruangan.

Mahfud juga menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai jabatan perwira Polri dan TNI di instansi sipil.

Mahfud menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan langsung berlaku sejak diucapkan.

“Putusan MK itu mengikat seketika. Yang sudah berjalan sah secara administratif, tetapi tidak boleh diteruskan setelah putusan diketok,” jelasnya.

Ia menilai diperlukan klarifikasi lanjutan dari pemerintah terkait pernyataan Menkumham agar tidak menimbulkan tafsir pembangkangan terhadap konstitusi.

Mahfud juga menyinggung adanya “penyelundupan norma” dalam penjelasan undang-undang yang sebelumnya memungkinkan perwira Polri ditempatkan di jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri.

Terkait komposisi Komisi Reformasi Polri yang memuat lima jenderal aktif dan purnawirawan, Mahfud memahami kebimbangan publik.

Namun ia menegaskan bahwa pembentukan komisi merupakan kewenangan langsung Presiden Prabowo.

“Saya tidak memilih anggota. Presiden membentuk, dan saya yakin tim ini tetap akan menghasilkan rekomendasi yang berarti,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa sejauh dua minggu bekerja, komunikasi antaranggotanya berjalan baik, dan seluruh anggota sependapat mengenai masalah utama dalam tubuh Polri.

Perbedaan pandangan, kata Mahfud, mungkin baru muncul saat membahas rumusan solusi, namun hal itu merupakan bagian dari proses kerja komisi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri direncanakan bekerja hingga 7 Desember dengan fokus merumuskan rekomendasi struktural, prosedural, dan etis untuk memperbaiki kinerja serta akuntabilitas institusi kepolisian.