Ekspor CPO dan Batu Bara Kini Dikelola Danantara

Prabowo mengatakan, BUMN akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Menurut dia, seluruh sumber daya alam Indonesia merupakan milik rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, negara berhak mengetahui secara rinci jumlah kekayaan alam yang dijual ke luar negeri. 

“Semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual ke luar Indonesia,” kata dia. 

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin lagi kecolongan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional. “Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujarnya. 

Prabowo mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan PP tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan kekayaan alam nasional. 

Kebijakan tersebut akan dimulai dari sejumlah komoditas strategis, seperti minyak, kelapa sawit, batu bara, serta produk paduan besi dan mineral. Skema baru ini mewajibkan penjualan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. 

Prabowo mengatakan, hasil penjualan ekspor nantinya akan diteruskan kembali oleh BUMN kepada perusahaan terkait. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor. 

Kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik under invoicing, manipulasi harga transaksi, serta pengalihan devisa hasil ekspor. “Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam pemerintah,” ujar Prabowo. 

Prabowo menambahkan, Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang dinilai berhasil mengelola sumber daya alam secara lebih kuat dan terpusat. Ia menyebut Rusia, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, hingga Jerman sebagai contoh negara yang serius menjaga kendali atas kekayaan alam nasional. “Kita tidak boleh lengah,” kata dia.

Bentuk Danantara

Presiden Prabowo Subianto ternyata telah membentuk BUMN khusus ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut BUMN itu dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

"Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan upaya transparansi transaksi. "Dalam kurun waktu sekian lama, dalam data Presiden, di World Bank tinggi kegiatan under invoicing dan transfer pricing," jelas Rosan. 

"Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujar Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

"Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," sambungnya. 

Prabowo mengatakan, PP ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan ekspor di Indonesia. "Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility," imbuh Prabowo.