Karang Taruna Lampung Timur Dinilai Ilegal, Ini Alasannya

Selanjutnya, kata dia, temu karya yang seharusnya dihelat di suatu tempat, dipindahkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Karang Taruna Lampung Timur Dinilai Ilegal, Ini Alasannya
tribunlampung/hanif
Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung menilai Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur ilegal. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung menilai pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Lampung Timur tidak sah. Alasannya, Karang Taruna Lampung Timur tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan mekanisme organisasi.

Untuk itu, Kepengurusan Karang Taruna Provinsi Lampung melayangkan surat kepada Bupati Lampung Timur bernomor 01.2/KT.LPG/A1/1/2018 terkait kepengurusan Karang Taruna Lampung Timur.

Baca: Bupati Zainudin Diundang Menpan RB ke Bali, Ada Apa Ya?

Menurut Wakil Ketua I Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung Tamri Suhaimi, hal ini dikarenakan Temu Karya (Musda) yang dihelat pada tanggal 27 Desember 2017 lalu tidak memenuhi aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

"Kami menilai itu tidak sah karena saat temu karya itu seharusnya dihadiri oleh perwakilan provinsi dan Plt," ungkap Tamri, Rabu, 31 Januari 2018.

Selanjutnya, kata dia, temu karya yang seharusnya dihelat di suatu tempat, dipindahkan begitu saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Baca: Harga Jagung Rp 1.800 per Kg, Begini Curhat Petani

"Agenda seharusnya digelar di Balai Desa Sukamenanti, Lampung Timur. Tetapi, ternyata sampai di sana tidak ada orang dan lokasi acara dipindahkan ke Sribawono tanpa ada konfirmasi," sebutnya.

Masih kata dia, karena acara temu karya tersebut tidak dihadiri Plt ketua, secara otomatis kegiatan tersebut tidak sah. Karena sidang wajib dipimpin oleh pengurus provinsi dan kabupaten.

"Namun kami mendapat informasi Karang Taruna kabupaten telah dikukuhkan melalui SK bupati. Sedangkan kami di provinsi tidak pernah ada surat dari tim formatur, sehingga ini juga tidak memenuhi syarat. Karena harus ada usulan dari provinsi. Tetapi, ini provinsi tidak pernah mengajukan dan sudah dikukuhkan saja," terangnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Karang Taruna Satria Muda mengungkapkan, surat tersebut berisi permintaan agar bupati Lampung Timur menganulir SK yang sudah dikeluarkan. 

"Kalau surat itu tidak diindahkan, kami tetap menggelar temu karya ulang. karena yang sudah dikukuhkan itu inkonstitusional dan ilegal," ungkapnya.

Masih kata dia, temu karya ulang akan digelar kembali pada Februari untuk menyusun formatur organisasi yang sah.

"Kalau dihiraukan juga, tidak menutup kemungkinan kami akan naik ke PTUN. Kami hanya ingin prosesnya benar saja. Terserah ketuanya siapa," tandasnya. (*)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help