Tribun Tanggamus

9 Dilebur, Kini Dinas dan Badan di Tanggamus Jadi 28 Instansi

DPRD Tanggamus setujui jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yakni dinas dan badan sebanyak 28 dari semula 37 OPD.

9 Dilebur, Kini Dinas dan Badan di Tanggamus Jadi 28 Instansi
Tribunlampung/Tri
Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Persetujuan DPRD dan Pendapat Akhir Bupati, atas Ranperda Perubahan Perda no 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perankat Daerah. 

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - DPRD Tanggamus setujui jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yakni dinas dan badan sebanyak 28 dari semula 37 OPD.

Hal itu diputuskan dalam sidang Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Persetujuan DPRD dan Pendapat Akhir Bupati, atas Ranperda Perubahan Perda no 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perankat Daerah.

Ada sembilan OPD dilebur yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura.

Baca: Siswa SD dan SMP Dilarang Bawa Smartphone ke Sekolah, Ini Penjelasan Pemkot Bandar Lampung

Lalu Dinas Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Dinas Peternakan Perkebunan.

OPD baru hasil penggabungan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pangan dan Pertanian. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Baca: Bos 9 Naga Guyur Rp 1,4 Miliar untuk Jatah Proyek Bupati Zainudin Hasan dan Kroninya

"Kemudian untuk badan, Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Yukistina, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Tanggamus, Kamis 11 Oktober 2018.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan itu, dewan menyetujui adanya perampingan OPD dari 37 menjadi 28 OPD.

Menurut Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi'i, perampingan OPD dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibel.

Dasar perubahan OPD mengacu pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus no 8 tahun 2016. Namun Paraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama dua tahun sejak diundangkan.

Kemudian, merujuk hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015-2017 Kabupaten tanggamus memperoleh predikat CC.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja

"Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih belum berjalan dengan baik," ujar Syafi'i.

Ia menambahkan, untuk mengatasinya perlu dilakukan perbaikan melalui perampingan perangkat daerah dan perampingan kelembagaan.

Syafi'i menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam atas perda tersebut. (tri yulianto)

Penulis: Tri Yulianto
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved