Rekrutmen PPPK
Soal Anggaran PPPK atau P3K Rp 15 Miliar, Apa Kata Sekprov Lampung?
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K saat ini masih dalam proses verifikasi data eks honorer K-II.
Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
Soal Anggaran PPPK atau P3K Rp 15 Miliar, Apa Kata Sekprov Lampung?
Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K saat ini masih dalam proses verifikasi data eks honorer K-II.
Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis menegaskan, hingga kini pihaknya belum berbicara mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk rekrutmen PPPK tersebut.
Bahkan, menurut Hamartoni, ada kemungkinan, jika memang rekrutmen jadi dilakukan, pihaknya akan mengalokasikan dalam anggaran perubahan.
• Pemerintah Provinsi Lampung Pastikan Buka Rekrutmen PPPK
“Belum, kami belum berbicara soal itu (anggaran). Karena kami kan belum tahu skema penggajian PPPK itu seperti apa. Apalagi anggaran (APBD murni 2019) sudah berjalan. Jadi kami masih menunggu kepastian pusat dulu,” ujar Hamartoni, Senin, 18 Februari 2019.
Disinggung terkait statemen Kepala Bakuda Lampung Minhairin yang menyatakan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar, Hamartoni enggan meresponsnya.
“Intinya, kami belum berbicara mengenai anggaran itu (rekrutmen PPPK),” tegas mantan Sekkab Lampura tersebut.
Sebelumnya, Minhairin mengatakan, anggaran Rp 15 miliar tersebut disiapkan untuk biaya rekrutmen hingga penggajian PPPK nantinya.
“Sementara ini kami gunakan anggaran tak terduga itu. Tetapi kami masih menunggu keputusan pusat. Kalau memang semua daerah harus melakukan (rekrutmen), mau tidak mau kami anggarkan,” kata Minhairin kepada awak media, Senin.
Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya memastikan untuk ikut berpartisipasi dalam rekrutmen PPPK, yang mulai dibuka Februari 2019.
• Batal Rilis Pengumuman PPPK atau P3K Hari Ini, Pemprov Lampung Beri Penjelasan
Rekrutmen difokuskan untuk para pegawai eks Honorer K-II.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Dewi Budi Utami mengatakan, saat ini Pemprov Lampung telah mengusulkan ke Kemenpan RB terkait kebutuhan PPPK sebanyak 148 formasi, yang terdiri dari 122 tenaga pendidik dan 26 tenaga pertanian.
"Kami ikut tahap satu. Saat ini tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi akan diumumkan yang lulus verifikasi," kata Dewi saat menghubungi Tribunlampung.co.id, Sabtu, 16 Februari 2019.
Bahkan, lanjut Dewi, pihaknya telah melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung, serta Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung.
"Insya Allah, hari ini (Sabtu) sudah mulai dibuka oleh Kemenpan RB. Kami pendataan dulu, tenaga eks K-II kan ada di kabupaten/kota se Lampung. Untuk guru SMA dan SMK, supaya para calon peserta mendaftar," tandas Dewi. (*)
