Disarankan Mundur, Samad Bangun Opini KPK Bak Malaikat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menganggap,satu persatu kebohongan Ketua KPK Abraham Samad makin terkuak. Bahkan, kata Neta, kesaksian faktual diungkapkan oleh beberapa kawan dekatnya, yang mengaku tidak rela Samad terus menerus terjebak dalam kebohongan publik. Untuk itu sudah saatnya Samad berjiwa besar mundur dari KPK.

"Indonesia Police Watch (IPW) berharap, Polri dengan cepat memproses kasus Samad dan segera menjadikannya tersangka serta menahannya. Selain itu Komisi III DPR perlu membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan Samad," kata Neta, dalam rilisnya yang diterima tribunnews.com, Jumat (6/2/2015).

"Terutama menyangkut foto-foto mesra dengan beberapa wanita cantik yang muncul belakanganini. Komisi III juga harus melakukan tekanan politik agar Samad segera mengundurkan diri dari KPK," tambahnya.

Ia tak memungkiri, menurutnya, sampai saat ini Samad belum jujur soal pertemuannya dengan petinggi PDIP maupun foto mesra tsb. Malahan, Neta menegaskan, Samad menggunakan 'tangan' Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi untuk membantah soal foto mesra yang beredar luas di masyarakat. IPW berharap Johan Budi jangan mau diperalat Samad untuk menutup kebohongannya.

"Seharusnya, sejak punya ambisi jadi cawapres Samad mundur dari KPK. Sebab saat itu Samad sudah lompat pagar jadi politisi. Akibatnya, apa pun putusan Samad sudah bukan lagi sebagai penegak hukum, tapi lebih bernuansa politis, pilih kasih, dan tebang pilih berdasarkan kepentingan politiknya," kata Neta.

"Samad sudah memakai institusi KPK sebagai alat ambisi politik, dan tentunya hal ini sudah melawan aturan yang dibuat KPK sendiri," Neta menegaskan.

Ia menegaskan kembali, ada empat hal yang tidak masuk akal yang dipertontonkan Samad dan elit-elit KPK dalam menyikapi kasus Samad. Pertama, mereka selalu membangun opini bahwa komisioner KPK adalah orang yang tidak pernah salah.

Kedua, mereka ingin membawa publik kepada opini bahwa pimpinan KPK adalah malaikat suci yang tidak bisa tersentuh hukum, meski mereka melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, mereka cenderung membangun dinasti otoriter yang munafik. Di kasus lain mereka minta Presiden untuk tidak melakukan intervensi, tapi dalam kasus dugaan pidana elit-elit KPK, mereka memaksa presiden untuk turun tangan melakukan intervensi, malah meminta inpunitas segala.

"Mereka terus menerus menjual rakyat dalam bersuara dan menafikan keputusan DPR sebagai legitimasi suara rakyat yang sah. IPW menilai saat ini Samad sudah menuai badai, dan kasusnya muncul dimana-mana. Agar lebih aman, lebih baik Samad mundur dari pada akan lebih menanggung rasa malu yang lebih dalam lagi," saran Neta.

"IPW juga mendesak Polri agar secepatnya menuntaskan kasus Samad agar KPK tidak tersandera prilaku prilaku negatif para elitnya," pungkas Neta S Pane.