BREAKING NEWS: Anggota Dewan Ini Tak Bagikan Uang dari Bupati, Pilih Serahkan ke KPK

Laporan Reporter Tribun Lampung Wakos Gautama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera DPRD Tanggamus, Pahlawan Usman mengaku telah menerima uang dari terdakwa kasus gratifikasi, Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan.

Uang yang diterima Pahlawan sebesar Rp 195 juta.

Uang tersebut, menurut Pahlawan, adalah uang ketok palu APBD 2016.

Pemberian uang dilakukan dua tahap.

Tahap pertama, uang diberikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanggamus, Ikhwani di rumah Ikhwani sebesar Rp 65 juta.

“Ikhwani bilang, itu uang titipan dari bos yang dalam hal bupati,” ujar Pahlawan, saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (6/4/2017).

BACA JUGA: Nursyahbana Bilang Bambang Kasih Uang, Bambang: Nursyahbana Minta Jatah

Pada kesempatan itu, Ikhwani mengatakan ke Pahlawan bahwa dalam satu dua hari ke depan, ia akan dihubungi Bambang terkait uang bagi anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera.

Pahlawan lalu menelepon Bambang memastikan hal yang disampaikan Ikhwani.

Bambang menyuruh Pahlawan datang ke rumahnya di Bandar Lampung.

Pahlawan pun berangkat ke rumah Bambang.

Di kediaman Bambang, menurut Pahlawan, ia dikasih uang sejumlah Rp 130 juta.

Uang tersebut diperuntukkan anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera.

Pahlawan mengutarakan, ia sempat menghubungi satu anggota fraksinya bernama Basuki.

Kepada Basuki, Pahlawan menyampaikan bahwa ada titipan uang dari Bambang.

Beberapa hari kemudian, Fraksi Kebangkitan Sejahtera menggelar rapat membahas uang pemberian Bambang.

BACA JUGA: DPRD Tanggamus Disebut Biasa Dapat Jatah 2 Persen Usai Ketok Palu APBD

“Saya khawatir soal dana itu. Saya sampaikan ke anggota fraksi bahwa uang itu akan saya bawa ke KPK, untuk dikonsultasikan. Para anggota fraksi setuju. Jadi, uang itu tidak pernah saya kasih ke anggota fraksi saya,” tutur Pahlawan.

Mengenai pertemuan dengan Bambang sebelum penyerahan uang, Pahlawan mengatakan, hal itu dilatarbelakangi adanya wacana tidak kuorum, pada rapat paripurna pengesahan APBD 2016.

Pahlawan mendapat telepon dari Nuzul Irsan ketika kunjungan kerja di Lombok.

Nuzul mengatakan ke Pahlawan bahwa paripurna tidak kuorum, jika permintaan efisiensi RAPBD tidak disetujui eksekutif.

Pahlawan lalu menyampaikan rencana itu ke Bambang.

Beberapa hari kemudian, Bambang menghubungi Pahlawan meminta bertemu dengan para ketua fraksi.

Pahlawan menghubungi para ketua fraksi memberitahu bahwa Bambang ingin bertemu.

Mereka pun bertemu di Rumah Makan Dua Saudara Pringsewu.

Menurut Pahlawan, Bambang meminta agar rapat paripurna pengesahan RAPBD kuorum.

“Di akhir pertemuan, bupati bilang jangan ribut-ribut. Tidak usah saling telepon. Nanti adalah dari saya,” jelas Pahlawan.

Akhirnya, pelaksanaan paripurna berjalan tanpa hambatan.

BACA JUGA: Dewan Minta Efisiensi, Kepala Bappeda Sebut Anggaran Dialihkan ke Program DPRD

Setelah ketok palu APBD itulah, Pahlawan menerima uang Rp 195 juta dari Bambang.  

Uang tersebut akhirnya diserahkan Pahlawan ke KPK.

Menurut Pahlawan, penyerahan uang ke KPK tidak ada paksaan dari siapapun, termasuk Ketua Badan Kehormatan Nuzul Irsan.