Kepatuhan Pajak Masih Rendah, Bapeda Pringsewu Jemput Bola

Karena itulah, Bapeda Pringsewu berusaha "jemput bola". Upaya tersebut dengan cara membentuk unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

Kepatuhan Pajak Masih Rendah, Bapeda Pringsewu Jemput Bola
HANDINING
Ilustrasi informasi pajak. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Badan Pendapatan Daerah Pringsewu menilai, tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Ini kemudian menjadi kendala dalam proses penarikan pajak daerah.

Karena itulah, Bapeda Pringsewu berusaha "jemput bola". Upaya tersebut dengan cara membentuk unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

"Tapi, sarana prasarana penunjang kinerja dan personelnya masih terbatas. Dalam satu UPT, hanya ada dua petugas," ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapeda Pringsewu Kamarudin kepada awak media, Selasa, 23 Januari 2018.

Baca: Wajib Pajak Kedaton Keluhkan Tidak Bisa Lapor SPT Masa

Selain itu, sanksi hukum terhadap penunggak pajak yang masih minim juga menjadi kendala dalam peningkatan pajak daerah. Selama ini, sanksinya masih tergolong ringan. Hanya sanksi administratif.

Kepala Bapeda Pringsewu Masykur mengungkapkan, target pajak daerah meningkat 11 persen atau sebesar Rp 1,8 miliar. Dari Rp 17,08 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 18,95 miliar pada tahun 2018 ini.

Karena itu pula, Masykur mengimbau wajib pajak supaya taat membayar pajak. Pihaknya berharap target pajak daerah itu tercapai. Sebab, pada tahun 2017, pencapaiannya sudah melebihi target. Dari target Rp 17,08 miliar, realisasinya Rp 17,93 miliar atau 104,97 persen.

Baca: Misteri Ferrari B 1 RED Milik Bambang Soesatyo: Tunggak Pajak Rp 98 Juta

Terkait pengelolaan pajak daerah, Masykur mengungkapkan, Bapeda telah menggandeng Cabang Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Inspektorat Pringsewu. Kerja sama ini dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum agar tak terjadi penyelewengan pendapatan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pringsewu Alwi Siregar sebelumnya mengungkap, target pendapatan dan belanja satuan kerja perang daerah di Bumi Jejama Secancanan sebesar Rp 1,183 triliun.

Pagu pendapatan itu, selain dari Bapeda, proyeksinya berasal dari 17 SKPD lain. Seperti BPKAD sendiri senilai Rp 1,107 triliun, Dinas Kesehatan Rp 52,748 miliar, dan Dinas Perhubungan Rp 1,1 miliar. Kemudian dari Diskoperindag Rp 1,65 miliar.

Sementara itu, prediksi total belanja tahun 2018 ini mencapai Rp 1,221 triliun. Sehingga perkiraannya, terjadi defisit sebesar Rp 37, 5 miliar. Namun, kekurangan anggaran tersebut tertutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran alias Silpa tahun 2017 sebesar Rp 37,5 miliar. (*)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved