Pembukaan Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal UU MD3 dan Bangku Kosong

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rapat paripurna ke-19 pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPR terkait Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selain itu, banyak kursi kosong milik anggota Dewan yang tidak diduduki pemiliknya.

Baca: Muslim Cyber Army Bermotif Politik dan Ingin Kudeta Pemerintah, Siapa Dalangnya?

Sejumlah interupsi tersebut diajukan sebelum Ketua DPR Bambang Soesatyo membacakan pidato pembukaan.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate meminta pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait UU MD3.

Baca: Sudah Dihukum Kasus Lain, Hakim Justru Ringankan Vonis Terdakwa Pemilik Sabu

Pasalnya, undang-undang tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat sejak disahkan.

"Terkait UU MD3, masyarakat yang kami jumpai meminta dengan hormat pada pimpinan DPR untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden," ujar Jhonny saat rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Baca: Pembunuh Ibu Kandung Gila Atau Pura-pura Gila, Ini Cara Membedakannya Menurut Psikolog

Menurut Johnny, rapat tersebut harus dilakukan untuk mencari jalan keluar terkait polemik UU MD3.

Ia pun mengusulkan DPR untuk mencabut kembali putusan rapat paripurna yang mengesahkan UU MD3.

Baca: Sadis! Anak Bunuh Ibu Kandung Cuma Gara-gara Nasihatnya Tak Digubris

"Bila itu bisa dilakukan oleh pimpinan DPR dan dalam rapat konsultasinya menemukan jalan keluar mencabut kembali usulan tersebut maka akan mendapatkan apresiasi dan dukungan yang hebat dari segenap masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat menilai DPR tidak perlu mengkonsultasikan pengesahan UU MD3 kepada Presiden Jokowi.

Baca: Begini Nasib Bendahara dan Staf yang Bantu Mantan Kepsek Perkaya Diri Sendiri

Pasalnya, UU tersebut telah dibahas antara DPR dan pemerintah dalam rapat pengesahan.

Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi telah diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dengan demikian pemerintah telah menyetujui pengesahan UU MD3.

Baca: Subuh-subuh Mau ke Liwa, Truk Boks Malah Terguling di Dekat Flyover MBK

Di sisi lain, lanjut Henry, sejak disahkan dalam rapat paripurna, Presiden belum menyatakan sikap resminya soal UU MD3.

Bambang Soesatyo mengaku telah menerima semua masukan terkait UU MD3.

Mulai dari usulan yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal.

"Ya semua usulan kita terima dengan baik termasuk usulan, dari yang masuk akal sampai tidak," ujar Bamsoet.(*)