Mahfud MD Sebut Isu SARA Tak Berlaku pada Pilpres 2019

"Ada konsistensi untuk memperhatikan sisi-sisi yang secara kalkulasi ekonomi tidak langsung berdampak pada ekonomi Indonesia. Artinya tidak terlalu besar berdampak," ujar TGB yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

TGB memberi contoh, pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Dari segi biaya, kata dia, pembangunan yang dilakukan selama ini menghabiskan anggaran yang sangat besar

"Tapi belum tentu kemanfaatan ekonomi, sumbangan ekonominya ke Indonesia, perekonomian nasional setara dengan apa yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun demikian, itu dilakukan dan itu konsisten," ujar TGB.

"Tidak hanya di NTB, bagaimana beliau bolak-balik ke Papua memonitor pembangunan yang berjalan di sana," tambah Ketua DPD Demokrat NTB tersebut.

Bagi TGB, pemerataan pembangunan memang harus dilakukan pemerintah pusat.

Semua rakyat Indonesia harus merasakan kesetaraan.

Khusus di NTB, TGB mengaku pernah menyampaikan kepada Jokowi bahwa pihaknya merasa pelaksanaan program pemerintah pusat mampu mengakselerasi pembangunan di daerahnya.

"Saya sampaikan, kami berharap apa-apa yang dilakukan sekarang termasuk pembangunan infrastruktur Mandalika itu segera bisa dipercepat," ujar TGB.

Baca: TGB Zainul Majdi Mundur dari Partai Demokrat, Alasannya Mengejutkan

Ali Mochtar Ngabalin

Kini, nama Ngabalin populer sebagai tenaga ahli utama kedeputian IV bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi kantor staf kepresidenan.

Setelah sebelumnya, Ngabalin sempat menjadi tim sukses pemenangan Prabowo-Hatta di pilpres 2014.

Dikutip dari Kontan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin guna membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.

"Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai Juru Bicara Presiden atau Staf Khusus Presiden," ungkapnya, Rabu (23/5/2018).

Lebih lanjut ia menyampaikan, tugas Ali akan membantu mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah.

Karena, saat ini sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat Pemerintah, dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas.

Adapun terkait sikap politiknya di masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan Pemerintah, Moeldoko mengatakan, bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik, semua adalah partner demokrasi.

Baca: Didorong Ustadz Abdul Somad Jadi Capres tapi Malah Dukung Jokowi, TGB Ungkap Sosok Sahabatnya