Ridho Ogah Ajak Arinal Bahas KUA dan PPAS TA 2019, "Januari 2019 Masih Siapa Ya Gubernurnya"

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo akhirnya angkat bicara terkait dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Ridho Ogah Ajak Arinal Bahas KUA dan PPAS TA 2019,

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo akhirnya angkat bicara terkait dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 903/6291/Otda perihal Arahan Kebijakan Dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019.

Ridho mengisyaratkan, dalam pembahasan KUA dan PPAS TA 2019 tidak akan mengikutsertakan gubernur terpilih periode 2019-2024 Arinal Djunaidi dan tim. Menurut Ridho, pembahasan KUA dan PPAS tersebut berdasarkan asas kepatutan.

Baca: Aturan Baru Keluar, Ridho Ficardo Harus Libatkan Gubernur Lampung Terpilih Bahas APBD 2019

Baca: Masih Lama Dilantik, Ini Yang Dilakukan Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim

“Secara tata aturan, mulai dari UU, kepres, perpres, permen, dan untuk daerah ada perda dan perkada. Terkait dengan itu (surat edaran kemendagri) kami melihat asas kepatutan. Landasannya adalah itu (asas kepatutan). Dimana apabila pada masa kepemimpinan pemerintahan yang merencanakan kemudian pelaksanaannya bukan pada pemerintahan itu, sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan yang akan melaksanakan,” kata Ridho, Rabu (22/8).

Ridho menjelaskan, perencanaan APBD TA 2019 dilakukan di masa pemerintahannya. Untuk pelaksanaannya, kata Ridho, biasanya Presiden Joko Widodo akan memerintahkan untuk dimulai pada Januari 2019.

“Januari (2019) itu masih siapa ya gubernurnya?” tanya Ridho kepada awak media dan disambut dengan jawaban Ridho Ficardo oleh awak media.

“ Jadi saya akan mendiskusikannya dengan Pak Gubernur Ridho Ficardo. Karena yang merencanakannya saya, sedangkan pelaksanaannya mulai Januari sampai Juni 2019 itu Pak Ridho Ficardo. Sehingga, sudah sepatutnya saya mendiskusikannya dengan Pak Ridho Ficardo,” seloroh Ridho yang kemudian disambut tawa oleh awak media.

Saat disinggung, kapan ada koordinasi dengan gubernur terpilih, Ridho kembali enggan memastikannya. “Pada saat saya yang merencanakan, tetapi pelaksanaannya bukan Pak Ridho lagi, itu akan direncanakan dan didiskusikan untuk APBD Perubahan 2019. Berdasarkan asas kepatutan itu tadi,” tegas Ridho.

Ridho juga memastikan, Pemprov Lampung tidak pernah menerima surat apa pun dari DPRD untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam pembahasan APBD TA 2019 selain dengan DPRD Lampung. “Kalaupun ada surat dari DPRD (agar Pemprov berkoordinasi dengan pihak lain), kami akan menanyakan juga landasannya (hukum) apa. Karena bicara tata pemerintahan, berarti berbicara landasan aturan formal. Sementara surat tersebut sifatnya edaran,” jelas Ridho.

Ridho mencontohkan, untuk Kabupaten Tanggamus yang saat ini dijabat oleh Penjabat Bupati Zainal Abidin, sesuai dengan asas kepatutan tersebut, dan terkait dengan surat edaran Kemendagri, Pemprov Lampung telah mengarahkan agar pembahasan APBD TA 2019 dilakukan bersama-sama dengan Bupati Tanggamus terpilih Dewi Handajani.

Halaman
12
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved