Tribun Lampung Selatan

VIDEO - Benang Kusut Polemik Pembebasan Lahan JTTS di Lampung Selatan Mulai Terurai

Syarhan secara tegas meminta seluruh pihak yang terkait dengan proses pembangunan JTTS di wilayah Lampung Selatan untuk lebih terbuka.

Menurutnya, sebelumnya juga ada warga yang juga telah menang di tingkat PN Kalianda.

Saat itu Kehutanan juga menyatakan banding.

Pemudik Bisa Lintasi JTTS Lampung-Palembang Seharga Rp 41 Triliun pada Lebaran Tahun Depan

Namun, sampai batas waktu berakhir, Kehutanan tidak menyerahkan memori banding.

“PUPR pun sempat ingin mengajukan banding. Namun setelah dilakukan kajian, upaya tersebut lemah. Jadi ganti rugi untuk warga kita bayarkan,” ujar Mislan.

Uang ganti rugi bagi lahan warga yang masih bersengketa ini telah dititipkan ke PN Kalianda.

Proses pembayaran masih akan menunggu hasil banding di tingkat PT Tanjungkarang.

Dari catatan Tribunlampung.co.id, ada 42 bidang tanah warga yang diklaim masuk dalam kawasan hutan yang belum dibayarkan.

Padahal, warga telah menang dalam sidang perkara di PN Kalianda.

Sebagian besar warga telah memiliki sertifikat hak milik lahan.

Persoalan adanya klaim tanah warga yang masuk dalam kawasan hutan register ini juga ada di Desa Batuliman.

Ruas STA 38 sampai STA 80 dari Sidomulyo hingga Kota Baru ini dikerjakan oleh PT Washkita Karya.

Proses pekerjaan konstruksi jalan pun telah selesai.

Persoalan pengadaan lahan untuk pembangunan tol ini juga muncul di ruas Bakauheni-Sidomulyo STA 00 hingga STA 37 yang proses pengerjaannya dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP).

Menurut General Affair PT PP Yus Yusuf, setidaknya ada 61 bidang tanah yang proses ganti ruginya belum selesai.

Persoalan yang muncul yakni adanya klaim terkait luas lahan yang dinilai warga tidak tepat.

Ada pula klaim tanam tumbuh di atas lahan yang diganti rugi.

“Persoalannya terkait dengan klaim data luasan lahan yang dinilai warga tidak sesuai, atau sebelumnya ada tanam tumbuh tetapi tidak masuk dalam data,” terang dia.

Persoalan lahan juga muncul pada ruas 3 yang meliputi wilayah Jati Agung dan Natar.

Tidak hanya persoalan terkait dengan ganti rugi lahan untuk pembangunan tol.

Persoalan lainnya seperti adanya keberatan atau keluhan warga atas dampak dari pembangunan tol juga terungkap.

Seperti dampak banjir akibat adanya penutupan atau penyempitan saluran air.

Ada pula keluhan kerusakan jalan akibat dilalui kendaraan proyek tol.

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyoroti kurangnya koordinasi pihak pelaksana pembangunan jalan tol.

Ia menegaskan, kehadiran JTTS harus bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Bukan justru sebaliknya, merugikan masyarakat.

Ia pun meminta untuk kembali dijadwalkan rapat bersama.

Ia meminta kepada seluruh camat untuk dapat menginventarisasi seluruh persoalan yang terkait dengan jalan tol di wilayah yang dilalui oleh proyek nasional tersebut.

“Jumat besok kembali kita lakukan rapat bersama. Saya minta camat yang wilayahnya dilalui tol untuk melakukan inventarisasi persoalan. Tidak hanya masalah ganti rugi lahan. Tapi permasalahan lainnya juga,” kata Nanang. (*) 

Penulis: Okta Kusuma Jatha
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved