2 Miliarder Lampung Dicegah ke Luar Negeri, Suap Mustafa Seret Pimpinan DPRD Lampung Tengah

2 Miliarder Lampung Dicegah ke Luar Negeri, Suap Mustafa Seret Pimpinan DPRD Lampung Tengah

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengembangkan dugaan korupsi fee proyek di Lampung Tengah. Selain menetapkan tujuh orang tersangka baru, lembaga antirasuah itu mencegah dua orang diantaranya untuk bepergian ke luar negeri.

Dua tersangka yang dilarang ke luar negeri adalah pemilik PT Sorento Nusantara (PT SN), Budi Winarto alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PT PAY), Simon Susilo.

Keduanya dikenal sebagai miliarder di Bumi Ruwa Jurai.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, pencegahan terhadap Budi dan Simon dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

• Kembali Jadi Tersangka Suap Rp 95 Miliar, Berapa Harta Mustafa?

• Dekorasi Resepsi Pernikahan Nunik di Balai Keratun Didominasi Warna Putih Emas

• Gugun Gondrong Kini Berusia 50 Tahun, Jual Rumah dan Tinggal Berdua Ibunya

Keduanya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung per 24 Januari 2019.

"Untuk kepentingan penyidikan perkara ini pada tanggal 24 Januari 2019 KPK telah meminta kepada direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mencegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, yaitu atas nama BW (Budi Winarto) pemilik PT SN, dan SS (Simon Susilo) pemilik PT PAY," kata Alexander dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu malam (30/1) malam.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara korupsi pinjaman daerah Pemkab Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Mustafa, yang telah divonis 3 tahun penjara, memberikan "uang pelicin" kepada DPRD untuk memuluskan pinjaman tersebut.

Adapun "uang pelicin" berasal dari calon rekanan, termasuk Budi Winarto dan Simon Susilo.

Berdasarkan hasil pengembangan, penyidik KPK menetapkan 7 tersangka baru.

Mereka adalah Mustafa, Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi (Golkar), tiga legislator; Bunyana (Golkar), Zainuddin (Gerindra), Raden Zugiri (PDIP), serta pengusaha Budi dan Simon.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dan gratifikasi Rp 95 miliar terkait proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Lamteng tahun 2018.

KPK menduga Budi menyuap Mustafa sejumlah Rp 5 miliar terkait ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lamteng senilai Rp 40 miliar.

Sedangkan Simon memberikan uang Rp 7,5 miliar kepada Mustafa sebagai fee 10 persen untuk ijon proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Lamteng senilai Rp 76 miliar.

• Kembali Jadi Tersangka Suap Rp 95 Miliar, Berapa Harta Mustafa?

• Rincian Duit Suap yang Diterima Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa

• Promo Februari 2019, Promo KFC, Promo Burger King hingga Go Pay Payday

Informasi yang dihimpun Tribun, Budi dan Simon dikenal sebagai miliarder Lampung. Simon disebut-sebut memiliki saham di Hotel Sheraton Lampung.

Sedangkan Budi banyak berkecimpung di bidang usaha konstruksi dan pengusaha batu split di Lampung.

Ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI), Wiliyus Prayietno, menuturkan, nama Budi dan Simon sudah tak asing di Lampung. Keduanya merupakan pengusaha kakap.

"Sepengetahun kami dari THI, keduanya banyak kenal dan dekat dengan pejabat di Lampung.

Sepengetahuan kami Simon itu kakak kandung Ayin (Artalyta Suryani), dan punya saham di Hotel Sheraton. Kalau Awi (Budi) pengusaha batu," kata Wiliyus, Kamis (31/1).

Sementara Humas Hotel Sheraton Lampung, Yuli Misna, menyebut tidak ada hubungan Hotel Sheraton dengan Simon Susilo.

Menurut dia, Hotel Sheraton Lampung bernaung di bawah PT Mutiara Artha Hotelindo.

"Dari data kita Sheraton itu tercatat punya perusahaan dengan nama PT Mutiara Artha Hotelindo, dan tidak ada nama Pak Simon," ujar Yuli Misna, kemarin.

Sebelumnya, KPK menyebut Mustafa menerima total Rp 95 miliar dari 200-an calon rekanan sejak Mei 2017 sampai Februari 2018.

Sebesar Rp 12,5 miliar berasal dari Budi dan Simon. Uang itu merupakan fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lamteng dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek.

• Mustafa Jadi Tersangka Lagi, Dugaan Suap Rp 95 Miliar, Ini Kata Akademisi Universitas Lampung

• Suami Pergoki Istri Intimi Pemuda di Rumah Kosong, Korban Ditusuk Saat Tabrak Pelaku

• Istri Pergi, Hotman Paris Cuma Pakai Handuk Saat Didatangi Wanita di Kamar, Terungkap Sosoknya

• Jadwal Live RCTI Persib Bandung vs Persiwa Wamena di Stadion Gelora Bandung Lautan Api

Sebagian dari uang tersebut mengalir kemudian diberikan kepada DPRD untuk tiga tujuan.

Pertama, senilai Rp 1,825 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD 2017. Lalu untuk pengesahan APBD 2018 dikucurkan Rp 9 miliar ke DPRD.

Terakhir, pengesahan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI sebesar Rp 1 miliar.

Bersaksi di Sidang

Berdasarkan catatan Tribun, dalam persidangan Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Juli 2018, terungkap adanya instruksi kepada Taufik Rahman, Kadis Bina Marga ketika itu, untuk mencari uang dari rekanan guna memenuhi permintaan DPRD.

Majelis hakim sempat mencecar Mustafa tentang asal uang tersebut.

"Saudara (Mustafa) tahu enggak uang Rp 8,6 miliar itu dari rekanan siapa saja?" cecar hakim di persidangan.

Mustafa pun menyebut dua nama pengusaha di Lampung, yakni Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi.

"Dari Simon dan Awi. Rekanan yang lain saya tidak tahu. Simon saya tidak tahu perusahaannya, tapi dia yang punya (Hotel) Sheraton dan kapal pesiar. Kalau Awi pengusaha," jawab Mustafa.

Simon dan Budi sendiri pernah dihadirkan di persidangan Mustafa dan Taufik dalam kasus suap ke DPRD terkait pinjaman ke PT SMI.

• Kondisi Gunung Anak Krakatau di Februari, 2 Kali Gempa Vulkanik Dalam dan Imbauan PVMBG

• Yang Gaji Kamu Siapa? Ungkapan Menkominfo Berbuntut Panjang, Rudiantara Beri Klarifikasi

• Polda Ungkap Gembong Narkoba Dorfin Felix Suap Perwira Polisi hingga Dapat Fasilitas Mewah di Sel

Budi Winarto, dalam kesaksiannya, mengaku memberikan uang Rp 5 miliar agar mendapat pekerjaan di Lamteng.

Uang itu ia berikan secara bertahap melalui seseorang bernama Soni.

Budi pun mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan Taufik Rahman dan Mustafa untuk membicarakan fee proyek di Lamteng.

Menurut dia, Taufik dan Mustafa mematok persentase 15-20 persen sebagai uang muka proyek.

Sedangkan Simon, saat bersaksi di persidangan, sempat ditegur oleh majelis hakim karena dianggap memberi keterangan yang berbelit-belit.

Dalam sidang 3 Juni 2018, Taufik yang bersaksi di sidang Mustafa, mengakui bertemu dengan Simon Susilo.

Saat bertemu, Taufik didampingi seorang staf Dinas Bina Marga, sedangkan Simon bersama Agus Purwanto.

Taufik menyebut pertemuan itu membahas kerjasama sejumlah proyek jalan dan fee yang harus disetorkan.

Dalam pertemuan itu ada tiga wilayah proyek jalan yang dibicarakan. "Pak Simon ingin yang di wilayah Timur. Nilainya sekitar Rp 80 miliar," ujarnya.

DPRD Lengang

Sementara itu, pasca ditetapkannya 4 legislator Lamteng sebagai tersangka, aktivitas di gedung DPRD setempat tampak lengang. Hampir seluruh ruangan tampak tak ada kegiatan.

Ruang kerja Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi tampak tertutup rapat.

Begitu juga ruang Wakil Ketua I Raden Zugiri, hingga pukul 12.30 WIB tak tampak adanya aktifitas. Bahkan, para staf juga tak terlihat di kantor.

Pantauan Tribun, hanya terlihat satu anggota dewan Komisi IV, I Made Asian Nafiri, di gedung rakyat tersebut.

• Istri Tua dan Istri Muda Saling Gigit, Gara-gara Ketemu Bareng Saat Jemput Suami di Kantor

• Dekorasi Resepsi Pernikahan Nunik di Balai Keratun Didominasi Warna Putih Emas

• Jokowi Segera Resmikan Tol Lampung, Bakauheni-Terbanggi Besar Hanya 1,5 Jam

• Awalnya Dikira Tertidur, Ternyata Polisi Berpangkat Aiptu Meninggal di Kandang Bebek

Saat hendak dimintai tanggapan terkait suasana kantor DPRD yang lengang, Made Asian enggan berkometar.
Sekretaris DPRD, Syamsi Roli, juga enggan memberi komentar.

Ia bahkan tidak bersedia memberi keterangan agenda kerja para wakil rakyat.

"Gak usah, gak usah," ucap Syamsi Roli sambil bergegas menuju ruang kerjanya. (rri/sam/tribunnetwork)