Tribun Bandar Lampung

Sekretaris Demokrat Lampung Beri Jawaban soal Laporan Pengusaha ke Polisi

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad alias Fajar dilaporkan ke polisi.

Sekretaris Demokrat Lampung Beri Jawaban soal Laporan Pengusaha ke Polisi
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Fajrun Najah Ahmad alias Fajar saat memberikan suara dalam Pilgub Lampung di Tempat Pemungutan Suara 7 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG HANIF RISA MUSTAFA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad alias Fajar dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Pengaduan oleh seorang pengusaha itu terkait dugaan penipuan. Namun, Fajar membantah keterangan pelapor.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (1/3/2019) sore, Fajar menyatakan akan menghormati proses hukum di Polresta Bandar Lampung.

"Kalau betul itu melewati proses hukum, ya saya menghormati proses hukum itu. Saya siap memberi keterangan jika dipanggil," katanya.

Fajar menepis kronologi yang disampaikan pengusaha bernama Namuri Yasir dalam pengaduannya ke polresta. Namun, ia tidak bersedia menyampaikan kronologi versinya.

"Kronologi yang disampaikan pelapor itu tidak benar," ujar Fajar. "Tapi, nggak benarnya di mana, nggak bisa saya sampaikan sekarang. Nanti saya buktikan dan sampaikan kepada penyidik, sehingga penyidik bisa melihat apakah pelapor ini bohong atau gimana," sambungnya.

Di Polresta Bandar Lampung, pengaduan pengusaha bernama Namuri Yasir tercatat dalam laporan bernomor LP/B/4979/XII/2018/LPG Resta Balam, tertanggal 17 Desember 2018. Dalam pengaduannya, Namuri mengaku mengalami kerugian Rp 2,7 miliar.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Rosef Efendi membenarkan adanya laporan tersebut.

"Masih dalam lidik (penyelidikan). Nanti saya cek sampai mana perkembangannya," kata Kompol Rosef Efendi, Kamis (28/2/2019).

Sementara Namuri Yasir menceritakan, awalnya ia ditelepon Fajar pada Maret 2017. Ia diminta datang ke kantor DPD Partai Demokrat Lampung dengan alasan ada hal penting yang ingin dibicarakan.

Dalam pertemuan, beber Namuri, ia diminta mencari uang Rp 3 miliar-4 miliar. Ketika itu, lanjut dia, uang dijanjikan akan dikembalikan dalam tempo dua sampai tiga bulan.

Beberapa hari kemudian, terang Namuri, ia membawa uang Rp 1,5 miliar. Selanjutnya, ia menyerahkan lagi Rp 1,25 miliar, sehingga totalnya Rp 2,75 miliar.

"Itu uang pribadi dan keluarga. Saya niatnya bantu kawan saja," ujar Namuri kepada awak Tribun Lampung, Kamis. "Setelah dua bulan, uang tidak dikembalikan. Selalu dijanjikan akan dibayar bulan selanjutnya. Terus-terusan seperti itu," sambungnya.

Namuri akhirnya melibatkan notaris untuk penandatanganan surat pernyataan pada 31 Agustus 2017 di hadapan tiga saksi. Dalam surat pernyataan, terang dia, tertulis bahwa uang akan dikembalikan pada 30 September 2017. Jika tidak juga dikembalikan, maka persoalan akan dilanjutkan ke proses hukum pidana maupun perdata.

"Pada tanggal yang dijanjikan, uang tidak juga dikembalikan. Alasannya, lagi fokus pilgub. Tapi, sampai dua tahun (memasuki 2019), tidak juga dikembalikan. Itulah alasan saya akhirnya lapor polisi," kata Namuri. (*)

Penulis: hanif mustafa
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved