Tribun Lampung Utara

Disnakertrans Lampung Utara Siap Buka Posko Pengaduan THR Karyawan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampura membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Disnakertrans Lampung Utara Siap Buka Posko Pengaduan THR Karyawan
kompas.com
Ilustrasi. THR PNS Tak Jadi Cair 24 Mei 2019? Mendagri Sampaikan Persoalan yang Muncul. 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampura membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko tersebut siap menerima pengaduan para karyawan yang tidak mendapat THR dari tempatnya bekerja.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Lampura Imam Hanafi mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sanksi bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar THR bagi karyawan.

Pasalnya, kewajiban membayar THR merupakan kewajiban untuk seluruh karyawan.

"Dalam undang-undang telah ada aturannya, H-7, THR harus sudah diberikan oleh perusahaan".

Safari Ramadan Bupati Lampung Utara Donasi Bibit Pohon ke Warga Negeri Ratu

"Jika membandel, kita keluarkan sanksi, yang ditujukan ke Disnaker provinsi. Sanksinya bisa dicabut izin usaha atau operasionalnya,‎" katanya, Senin (20/5/2019).

Imam menambahkan, saat ini Disnakertrans sedang menunggu surat edaran (SE) gubernur yang akan menjadi regulasi teknis penerapan pembayaran THR.

Surat edaran tersebut akan disampaikan kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Lampura.

"Besaran THR itu satu bulan gaji pokok atau setara upah minimum kabupaten Rp 2.268.750".

Halaman
12
Penulis: anung bayuardi
Editor: martin tobing
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved